Berita Surabaya

Dewan Panggil Disbudpar terkait Bangunan Cagar Budaya, Anggap Selama ini Tak Wenang Intervensi

Politisi PDIP ini menambahkan, dari sejumlah bangunan cagar budaya yang ada di Kota Pahlawan ini, sebagian konstruksinya sudah berubah bentuk.

dya ayu wulansari
Agustina Poliana, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Surabaya, latah dengan rencana memanggil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disparta) Kota Surabaya terkait pemeliharaan cagar budaya.

Ketua Komisi D, Agustin Poliana, mengatakan pihaknya khawatir, jika tak ada perhatian lebih, akan banyak bangunan cagar budaya yang punah, seperti robohnya bangunan radio Perjuangan Bung Tomo di Jl Mawar.

“Karena selama ini, gak bisa intervensi dan kewenangan, maka banyak yang hilang,” kata Agustin, Jumat (13/6/2016).

Lebih lanjut, politisi PDIP ini menambahkan, dari sejumlah bangunan cagar budaya yang ada di Kota Pahlawan ini, sebagian konstruksinya sudah berubah bentuk dan fungsi.

“Hanya depannya saja yang masih tetap, tapi belakang sudah berubah, seperti di selatan Tunjungan Center,” jelas Agustin.

Lebih lanjut, dia menyatakan perhatian terhadap bangunan cagar budaya, bukan hanya dengan menetapkan statusnya, kemudian membenahinya dalam momen-momen tertentu, seperti saat akan menjadi tuan rumah dalam acara Prepatory Committe (PrepCom) 3 for UN Habitat III, Juli mendatang.

“Jadi, waktu ramai UN Habitat, baru ditata dan dibenahi,” ucapnya.

Agustin mengakui, dalam memelihara bangunan bersejarah membutuhkan peranan semua pihak. Untuk itu, jika ada keterbatasan dana APBD untuk merawat bangunan cagar budaya, ia berharap pemerintah kota bisa menggandeng swasta.

“Pemkot bisa melibatkan swasta sebagai orang tua asuh (Bangunan Cagar Budaya) melalui CSR,” katanya

Selama ini, ia mengakui, untuk memelihara bangunan cagar budaya membutuhkan anggaran yang sangat besar, selain PBB yang mahal, biaya operasional juga tinggi. Akibatnya, apabila pemilik yang tak mampu mengelola bangunan itu mengalihkan kepemilikan ke pihak lain.

“Kecenderungan bangunan yang sudah pindah tangan tersebut dipergunakan untuk kepentingan bisnis,” lanjut Agustin.

Dalam pelestarian bangunan cagar budaya, pihaknya berupaya mencari solusi yang win-win solution. Ia mengatakan, dalam dengar pendapat nantinya belum menyentuh soal revisi Perda 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian bangunan Cagar Budaya.

“Kami cari solusi yang terbaik, agar tak punah,” tegas anggota dewan yang menjabat selama empat periode ini.

Agustin mengungkapkan, dalam pembahasan bangunan cagar budaya nantinya, pihaknya akan mendata kembali jumlahnya, sekaligus mencari cara memberikan pemahaman kepada masyarakat pemilik agar bangunan tersebut tetap lestari.

“Harapan kita pemilik tak hanya bicara masalah keekonomian, tapi peninggalan sejarah,” tandas Agustin.

Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved