Breaking News:

Berita Gresik

DPRD Gresik Punya Waktu 3 Pekan untuk Bahas Program Kerja 5 Tahun

#GRESIK - Berdalih untuk mempercepat pembahasan RPJMD, Pansus langsung bertolak ke Jakarta guna kunjungan kerja (Kunker) ke Ibu Kota.

Penulis: M Taufik | Editor: Yuli
m taufik
SEPI - Suasana gedung DPRD Gresik yang tampak lengang karena sebagian anggotanya sedang ke Jakarta. Kunjungan kerja, katanya. 

SURYA.co.id | GRESIK – DPRD Gresik telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik.

Namun, Pansus hanya diberi waktu tiga minggu untuk menyelesaikan laporan terkait pembahasan program sepanjang lima tahun tersebut.

Berdalih untuk mempercepat pembahasan RPJMD, Pansus langsung bertolak ke Jakarta guna kunjungan kerja (Kunker) ke Ibu Kota. Mereka bakal berada di sana selama tiga hari, terhitung sejak berangkat, Kamis (12/5).

Konsultasi ke Jakarta, katanya untuk mempercepat proses pembahasan RPJMD. “Ada tiga instansi pusat yang akan kami kunjungi, termasuk salahsatunya Badan Perencanaan Nasional (Bapenas),” kata Moha Syafi’ AM, Ketua Pansus RPJMD.

Tentang waktu yang hanya tiga minggu untuk menyelesaikan laporan, Syafik menyebut bahwa pihaknya bakal berupaya maksimal untuk bisa selesai sebagaimana waktu yang diberikan. Tapi jika masih kurang, pihaknya bakal mengajukan perpanjangan.

“Pembahasan RPJMD memang butuh waktu yang cukup banyak. Tapi kami akan berusaha maksimal, dan jika memang waktu itu tidak cukup, kami akan minta tambah,” ujar Syafi’.

Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib mengakui bahwa pihaknya memang Cuma memberi waktu kepada Pansus selama tiga minggu untuk menyelesaikan tugasnya. Alasannya, masih ada jadwal pembahasan ranperda dan tugas-tugas lain yang harus diselesaikan.

“Dan kami merasa, waktu tiga minggu itu cukup. Sebab, dewan juga harus berbagi waktu dengan kegiatan-kegiatan lain, termasuk pembahasan Raperda dan sejumlah kegiatan lainnya,” jawabnya.

Dijelaskan, ada 10 fokus pembahasan yang akan dilakukan Pansus RPJMD . Antara lain, Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja, Banjir, Implementasi Undang-Undang Desa, Kemandirian Ekonomi, Pembangunan Terpadu dan Berkelanjutan, Pengarusutamaan Gender, Penataan Database, serta penataan birokrasi dan pelayanan.

“Hal-hal yang masuk dalam 10 fokus tersebut harus diuji oleh pansus, apakah sudah sesuai atau belum. Karena itulah, mereka harus melakukan konsultasi ke Bapenas, Kementrian Desa dan Kementrian Koperasi,” lanjutnya

Setelah itu, masih kata Qolib, baru akan digelar rapat paripurna dan selanjutnya dimintakan evaluasi dari Gubernur Jawa Timur.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved