Surabaya Heritage Society : Bangunan Cagar Budaya Harus Bebas Pajak

News Analysis
Freddy H Istanto
Direktur Utama Surabaya Heritage Society

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemerintah kota (pemkot) dan pemerintah kabupaten (pemkab) berperan besar dalam melestarikan bangunan cagar budaya (BCB).

Bukan hanya persoalan bangunan, melainkan juga nilai historis dan sejarahnya yang perlu diselamatkan.

Mayoritas BCB ini berada di lokasi strategis. Apalagi di Surabaya, banyak yang lokasinya berada di tengah-tengah kota.

Ini yang menarik para investor untuk membelinya guna dikembangkan menjadi pusat bisnis, seperti kompleks ruko, apartemen, perumahan, dan sebagainya.

Pemerintah seharusnya memikirkan kebutuhan para pemilik atau penghuni BCB.

Tidak mudah merawat dan menjaga bangunan bersejarah. Butuh biaya besar untuk mengganti bagian yang rusak.

Semisal keramik atau cat tembok mengelupas, biasanya sangat susah mencari penggantinya, karena mayoritas sudah jarang di pasaran.

Beban lain yang juga ditanggung para pemilik adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang harus dibayar setiap tahun.

Nominalnya cukup besar, tergantung luas tanah dan bangunan.

Namun, mayoritas dari mereka harus mengeluarkan uang jutaan rupiah hanya untuk membayar PBB.

Di negara maju, para pemilik atau penghuni BCB ini mendapat bantuan dari pemerintah, jika membutuhkan biaya perbaikan atau mengganti yang rusak. Selain itu, pajak digratiskan.

Jadi, keberadaan BCB sangat dihargai di luar negeri.

Bahkan, pemerintah berani membuat kawasan wisata dengan mengumpulkan stakeholders untuk patungan membuat destinasi wisata kota lama.

Di Indonesia yang berhasil menerapkan konsep ini adalah Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta mampu membuat wisata Kota Tua atau Old City patungan dengan para pengusaha.

Seharusnya ini bisa menjadi contoh daerah lainnya.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok
LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline
FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA