Berita Madiun

Wali Kota Madiun Tak Gentar dengan Ancaman Bos AJP, Ini Penuturannya

"Kalau ada anak buah saya yang terlibat melakukan penyimpangan (masalah proyek gedung DPRD), saya sikat sendiri."

Wali Kota Madiun Tak Gentar dengan Ancaman Bos AJP, Ini Penuturannya
foto:surya/doni prasetyo
Walikota Madiun Bambang Irianto. 

SURYA.co.id | MADIUN - Wali Kota Madiun Bambang Irianto mengaku tidak gentar dengan ancaman Hedi Karnomo, direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (PT AJP) yang siap masuk penjara, untuk buka - bukaan bersaksi di pengadilan dalam kasus pembangunan gedung DPRD Kota senilai Rp 29,3 miliar.

"Mumet, sebelum pemutusan itu, PT AJP kan kami kirimi Surat Peringatan (SP) satu sampai ketiga. Kalau alasannya, SP itu tidak sampai kantor Surabaya, itu bukan kesalahan kami," kata Wali Kota Bambang Irianto saat pers rilis di Ball Room Hotel Sun City, Kota Madiun, Jumat (15/4/2016).

Menurut Bambang, seandainya dalam proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun ini ada PNS di Kota Madiun terlibat akan diambil tindakan tegas.

"Kalau ada anak buah saya yang terlibat melakukan penyimpangan (masalah proyek gedung DPRD), saya sikat sendiri. Siapapun dia orangnya,"kata dia dengan nada tinggi.

Bambang lantas minta insan pers di wilayah Kota Madiun bisa menyuguhkan berita berimbang, obyektif agar masyarakat tidak menghakimi seseorang hanya berdasarkan sebuah berita.

"Tulis yang benar itu benar, kalau memang jelek, tulis jelek dan beri jalan keluar. Teman - teman (pers) harus berimbang, buat kesejukan untuk semua warga kota,"kata Wali Kota.

Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun lewat Sekretariat DPRD sebagai pengguna anggaran, memutus kontrak PT AJP karena tidak  menyelesaikan pembangunan tepat waktu. Pemutusan ini setelah didahului dengan tiga kali surat peringatan.

PT AJP pelaksana pembangunan gedung DPRD Kota Madiun senilai Rp 29,3 miliar.

Namun, PT AJP mengaku dirugikan Rp.1.465.040.000 atas pemutusan kontrak tersebut tidak tinggal diam.

Menurut AJP sisa pekerjaan sesuai perjanjian kontrak, tinggal 1,927 persen.

Setelah pemutusan terungkap pula bahwa PT AJP hanya dipinjam pengurus di PT Parigraha Consultant untuk mengerjakan proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun.

Kini setelah permasalah mencuat, PT AJP di-blacklist oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Penulis: Doni Prasetyo
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved