Berita Bojonegoro

Inilah Jawaban Kajari Terkait Korupsi di Bojonegoro

"Kami berterima kasih atas dukungan teman-teman mahasiswa mengawal tugas kami memberantas korupsi," kata Heru sebelum menjawab semua dugaan kepada Sur

Inilah Jawaban Kajari Terkait Korupsi di Bojonegoro
surya/Iksan Fauzi
Pengunjukrasa dari kalangan PMII adu pukul dengan aparat kepolisian di sela unjuj rasa di depan kantor Kejari, Rabu (30/3/2016). 

SURYA.co.id | BOJONEGORO - Usai adu pukul antara polisi dan mahasiswa dari PMII di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Rabu (30/3/2016), Kepala Kejari, Heru Khoiruddin akhirnya mau menemui massa.

Di hadapan para pengunjukrasa, Heru menjawab semua dugaan yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua Pengurus Cabang PMII Bojonegoro, Ahmad Syahid.

Beberapa tuntutan pengunjukrasa terkait dugaan korupsi itu, di antaranya, kasus bimbingan teknis (bimtek) anggota DPRD tahun 2013, pembayaran pupuk oleh Pemerintah Bojonegoro kepada rekanan, kasus tanah khas desa, pembangunan taman, serta pembangunan megah proyek.

"Kami berterima kasih atas dukungan teman-teman mahasiswa mengawal tugas kami memberantas korupsi," kata Heru sebelum menjawab semua dugaan kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).

Heru kemudian menjawab satu persatu dugaan itu. Pertama, mengenai kasus bimtek, Kejari sudah menuntaskan kasus tersebut, ada tiga orang dari 43 aanggota DPRD dan Sekwan yang ditahan.

Anggota DPRD yang tidak ditahan karena hanya menerima uangnya saja dan Kejari tidak memiliki alat bukti lain untuk menjerat mereka.

"Kami tidak usut karena tidak memenuhi tipikor (tindak pidana korupsi). Nanti kami tidak kuat dalam persidangan. Mereka hanya menerima. Lebih bermanfaat mereka kembalikan," katanya.

Jumlah uang yang sudah dikembalikan anggota DPRD yang ikut menikmati bancaan uang negara sebesar Rp 708 juta dan Rp 900-an juta dari total kerugian negara sebesar Rp 2,1 miliar.

Untuk kasus pupuk, kata Heru, awalnya masalah perdata karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak membayar kepada rekanan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) atas gugatan pihak rekanan, Pemkab harus membayar bersama bunganya.

Menurut Heru, rekanan pengadaan pupuk pernah bermasal juga di Kabupaten Gresik.

"Kami tidak melihat ada unsur merugikan keuangan negara. Justru, kalau itu dibayar, maka akan bermasalah, nanti kami salah. Apalagi, dalam pengadaan pupuk, rekanan telah menyediakan pupuk yang tidak sesuai dengan kandungannya (pesananan Pemkab). Kan kasihan petani diberi pupuk tidak sesuai ketentuan. Rela enggak pemkab membayar pupuk yang tidak bermanfaat?" bebernya.

Mengenai kasus pembangunan taman di Kecamatan Baureno, Heru menyebut tidak lama ini menerima laporan dari warga Baureno. Laporan itu ditembuskan ke KPK dan Polda.

"Kami sudah mulai melangkah. Sekarang sedang pengumpulan data. Untuk biaya pembangunan taman di sana sekitar Rp 600 juta," sebut Heru.

Heru minta kepada para pengunjukrasa mempercayakan pemberantasan korupsi kepada aparat Kejari. Di samping itu, ia tetap minta dukungan dari para pengunjukrasa untuk menegakkan hukum.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok
LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline
FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA

Penulis: Iksan Fauzi
Editor: Yoni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved