Gandeng World Bank, Pemkab Bojonegoro Bertekad Perbaiki Layanan Publik, Begini Langkah-langkahnya

SURYA.co.id | BOJONEGORO - Bupati Bojonegoro Suyoto membuka program Sustainable Development Goals (SDGs), Selasa (22/3/2016) di Hotel Aston Bojonegoro.

Hadir dalam acara tersebut adalah Eduardo dari World Bank, Wakil Bupati Bojonegoro Setyo Hartono, dan Wakil Bupati Trenggono Moh Arifin serta Zumrotin K Susilo selaku SDGs Indonesia.

Suyoto menyampaikan, tidak ada kabupaten yang miskin, tapi yang ada adalah daerah yang salah urus. Wilayah Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi besar, meliputi 44 persen wilayah hutan, sumber daya air 717.877.000 m3.

Lahan produktif mencapai 78.000 dengan tingkat produktivitas 1,5 juta ton padi dengan populasi ternak sapi 169.639 ekor.

Potensi lain dari Bojonegoro adalah penghasil migas nasional mencapai 650 juta barrel dan gas 6 TCF yang merupakan 20 persen dari cadangan nasional di wilayah Bojonegoro.

Solusi yang diupayakan Pemkab dalam mengatasi semua masalah di tengah masyarakat, melalui enam pilar pembangunan berkelanjutan dan enam elemen transformasi, yakni visi, strategi, pengaturan, manajemen operasional, budaya, dan spiritual niat.

"Program World Bank ini diharapkan memperbaiki pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin untuk menekan angka kematian ibu, perbaikan mutu pendidikan guna meningkatkan angka partisipasi sekolah SMA sederajat, serta perbaikan pelaksanaan perizinan," katanya.

Peningkatan pelayanan publik di kabupaten kaya minyak ini melalui GDSC, gerakan ayo sekolah, sagasih. Apresiasi siswa sekolah setingkat SMA, yakni melalui pemberian dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 500.000 di tahun 2015 dan Rp 2 juta per siswa per tahun ditahun 2016.

"Hal itu merupakan upaya menekan angka drop out (putus sekolah) dan meningkatkan mutu belajar mengajar," bebernya.

Edgardo dari World Bank mengungkapkan Indonesia adalah negara yang sedang tumbuh, namun tantangan dalam penyediaan layanan publik masih banyak di antaranya 55 juta penduduk Indonesia tidak memiliki akses listrik, 90 juta penduduk tidak memiliki akses air bersih, 13 juta anak-anak masih kurang gizi.

"Belum lagi angka kematian ibu yang masih di angka 190 per 100.000 kelahiran hidup, dan Indonesia merupakan yang tertinggi di antara negara berpendapatan menengah di Asia," katanya.

Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, bisa dilakukan melalui pendekatan reformasi berbasis masalah spesifik atau reformasi secara menyeluruh.
Pelajaran yang bisa dipetik dari program di Bojonegoro adalah perbaikan layanan publik yang membutuhkan keterlibatan multi sektor dan pemerintah berbagai tingkat, mencakup peran pemerintah daerah sebagai penyedia layanan dan juga memberi stimulan bagi permintaan layanan.

"Pada sisi supply (penyedia), pemerintah daerah perlu memastikan bahwa semua mata rantai dalam produksi layanan publik berjalan baik dan kualitasnya baik pula," pungkasnya.