Inilah Alasan Komisi A DPRD Sidoarjo Setujui Terminal Purabaya Diambilalih Pusat

SURYA.co.id | SIDOARJO - Polemik pengelolaan Terminal Purabaya atau Bungurasih yang akan diambilalih Pusat menjadi perbincangan hangat di DPRD Sidoarjo. Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Wisnu Pradono, memiliki sikap setuju dengan pengambilalihan pengelolaan tersebut.

Wisnu mengatakan minimnya bagi hasil pengelolaan menjadi satu dari beberapa alasan dirinya menyetujui pengambilalihan tersebut.

"Padahal letak terminalnya di Sidoarjo, tapi pembagiannya kami hanya 30 persen. Itupun pihak Pemkot Surabaya masih menunggak," kata Wisnu, Selasa (1/3/2016).

Dijelaskan, sejak 2008, pembagian hasil pemasukan di Bungurasih tak pernah lagi dibayar. Alasannya, lanjut Wisnu, hasil pengelolaan terminal terbesar di Jatim ini merugi, hanya bisa menutupi biaya operasionalnya.

Menurut politisi PDIP ini, jika pengelolaan selama ini selalu merugi, sebaliknya diambilalih.

"Harusnya Sidoarjo dapat setidaknya Rp 1,4 miliar per tahun. Tapi sejak 2008 tak lagi diberi bagi hasil tersebut," sambungnya.

Kendati demikian, Wisnu meminta jika pengelolaan benar-benar diambil di Pusat, seyogyanya alur birokrasi tak memberatkan.

Wisnu menerangkan wilayah sekitar Bungurasih itu rawan banjir. Ketika Pemkab Sidoarjo ingin membenahi infrastruktur di sekitar terminal, pihak pengelola Bungurasih nantinya diharapkan tidak berbelit dalam pengurusan izinnya.

"Misal, waktu mau membenahi sudetan Kali Buntung, jangan sampai pihak pengelola terminal mengharuskan kami meminta izin ke Pusat. Ini namanya birokrasi kompleks, dan yang ada pembangunan tersendat," paparnya.

Ketua DPRD, Sulamul Hadi Nurmawan, menengahi terkait polemik ini. Menurutnya, siapapun pengelolanya tak menjadi masalah, selama dapat memberikan kontribusi nyata bagi Kota Delta. Baik dikelola Pemkot Surabaya maupun Pusat, politisi PKB ini tetap menyetujuinya.

"Memang akan lebih baik ditangani oleh pihak yang paham kondisi lapangan. Namun, pada prinsipnya saya tak masalah mau diambil pusat atau tetap Surabaya," tandas Nurmawan.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Surabaya, Wisnu Bhakti Buana, mengajak Pemkab Sidoarjo ke Jakarta untuk membahas pengelolaan Terminal Purabaya. Wisnu menginginkan pengelolaan terminal tersebut tetap berada di bawah kendali Kota Pahlawan.

Dijelaskan, polemik pengambilalihan terminal ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Wisnu menyatakan jika Bungurasih diambilalih Pusat, hal ini tak sejalan dengan prinsip otonomi daerah (otda).

"Persoalan sistem mekanisme pengelolaan justru lebih diketahui oleh Pemerintah Daerah. Bukan soal dampak PAD. Ini menyangkut kebijakan daerah. Masak kalau urusan soal peron harus ke pemerintah pusat. Ini kan melenceng jauh dari semangat penyelenggaraan," imbuh Wisnu.