Kata Anggota DPRD Sumenep: Guru Kontrak, Sudah Rajin Mengajar Tetapi Dibayar Tidak Manusiawi

SURYA.co.id I SUMENEP -  Keinginan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan mutu pendidikan pada anggaran 2016 tak berimbas pada kesejahteraan guru.

Penelusuran SURYA.co.id, guru kontrak di kabupaten ini masih dibayar rendah. Ini karena Pemkab Sumenep hanya menganggarkan Rp 150.000 per orang setiap bulan, atau Rp 1,8 juta per orang setiap tahun.

Kepala Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Sumenep, A Shadik mengatakan dana tersebut merupakan bantuan untuk guru kontrak. Bantuan ini berdasarkan progam pemerinah yang dicanangkan sejak beberapa tahun lalu.

Sementara, dana tersebut diambil dari APBD Kabupaten Sumenep.

"Anggaran dan juga jumlah penerima tahun ini tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya yakni Rp 3,6 M untuk 2000 guru di segala tingkatan pendidikan,’’ papar Shadik, Selasa (23/2/2016).

 Ia menambahkan dana tersebut akan diprioritaskan pada guru swasta yang bertugas di sekolah swasta, mulai dari tingkat Raudlatul Adfal (RA), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar Islam (SDI), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tasnawiyah (MTs) dan juga Madrasah Aliyah (MA).

"Tentu saja bantuan ini jauh dari cukup, namun tujuannya hanya membantu para guru non PNS atau guru swasta dalam meningkatkan kesejahteraannya," tambah Shadik.

Kendati demikian, pemerintah tidak akan langsung mengucurkan dana tersebut. Para guru masih akan dilakukan verifikasi kepada calon penerima bantuan yang akan dilakukan mulai bulan Maret 2016. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan penerima bantuan adalah guru kontrak yang layak menerima dana tersebut.

Dijadwalkan, bantuan dana guru kontrak tersebut akan dicairkan pada pertengahan April 2016.

Sementara, anggota Dewan Pendidikan Sumenep, Firdaus, pesimis dunia pendidikan di Sumenep akan lebih baik dari tahun-tahun jika tingkat kepedulian pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan, sarana dan prasana, serta kesejahteraan para guru-guru masih rendah.

"Mustahil harapan bahwa dunia pendidikan di Sumenep akan lebih maju, jika kenyataannya dana pendukung kegiatan pendidikan di Sumenep minim, apalagi gurunya hanya dibayar Rp 150.000 perbulan," kata Firdaus.

Menurut dia, guru swasta baik honorer atau kontrak harus menjadi perhatian lebih dari pemerintah.

Alasannya, gurua yang paling aktif mengajar adalah guru kontrak atau swasta daripada guru PNS.

"Guru PNS sudah besar gajinya, masih dapat sertifikasi, tetapi malas mengajar. Sedangkan honorer atau guru kontrak, sudah rajin tetapi dibayar tidak manusiawi," pungkasnya.