Berita Jombang

Jombang Belum Bebaskan Lahan, Dana Rp 23 Miliar untuk Jembatan Tak Terserap

#JOMBANG - Kalau lahannya sudah bebas, pembangunan langsung diteruskan, sehingga roda ekonomi di sekitarnya bisa berputar lebih cepat.

sutono
JOMBANG - Jembatan Ploso yang baru dibangun tiang penyangganya karena terkendala pembebasan lahan. 

SURYA.co.id | JOMBANG - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendesak Pemkab Jombang segera menuntaskan pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Ploso.

Sebab, belum tuntasnya pembebasan lahan berakibat terkendalanya penyelesaian jembatan baru Ploso, yang itu semua berujung kepada belum terserapnya anggaran Rp 23 miliar bagi jembatan yang melintas Sungai Brantas itu.

“Kami minta bupati segera menuntaskan pembebasan lahan agar pembangunan jembatan segera bisa diteruskan,“ ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai meresmikan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Pondok Pesantren Darul Ulum, Desa Kepuhdoko, Tembelang, Jombang, Sabtu (20/2/2016).

Dikatakannya, akibat terkendala lahan ini, anggaran pembangunan yang telah tersedia di Kementerian PUPR pada 2015 Rp 23 Miliar gagal terserap.

“Kalau lahannya sudah bebas, pembangunan langsung diteruskan, sehingga roda ekonomi di sekitarnya bisa berputar lebih cepat. Hingga saat ini baru tiang-tiang penyangga yang berdiri,”imbuhnya.

Pembangunan Jembatan Ploso hingga saat ini baru tiga tiang pancang yang sudah rampung dikerjakan sejak pertengahan 2014 kemarin. Sedangkan konstruksi lainnya mangkrak tak tergarap akibat terkendala pembebasan lahan.

Jembatan dibangun guna mengurai kemacetan yang sering terjadi di sekitar jembatan Ploso lama, saat libur panjang. Padahal, jembatan menjadi jalur ekonomi Jombang dengan Kabupaten Tuban, Bojonegoro, dan jalur alternatif dari Mojokerto.

Menyikapi desakan Menteri PUPR Basuki ini, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko berjanji segera melakukan pembebasan lahan yang masih tersisa.

Diakuinya, ada beberapa pemilik lahan yang masih enggan melepas lahannya. Karena belum ada titik temu ganti rugi.

“Masih ada sekitar 17 orang karena permintaan mereka sangat tidak masuk akal, yakni Rp 2 juta per meter persegi,”jelasnya. Dikatakannya, pembebasan lahan tuntas ditargetkan 2016 ini.

Jika pemilik lahan masih tetap meminta dengan harga tinggi, pihaknya dengan terpaksa akan menggunakan mekanisme konsinyasi.

Yakni menitipkan uang ganti rugi di Pengadilan Negeri. ”Tapi sebelum itu dilakukan, kami akan penuhi persyaratan sesuai aturan yang berlaku," kata Nyono.

Penulis: Sutono
Editor: Yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved