Tren Progam Menaikan Kesuburan Pasutri

Pemerintah Awasi Ketat Progam Fertilitas Lewat Sejumlah Aturan Ini

Program reproduksi buatan diawasi ketat oleh pemerintah, bayi yang lahir juga tak mudah pendapatkan pengakuan dari pemerintah. Ini syaratnya

Pemerintah Awasi Ketat Progam Fertilitas Lewat Sejumlah Aturan Ini
surya/ahmad pramudito
Drg Baby Soetadji memaparkan alur proses reproduksi. 

SURYA.co.id I SURABAYA - Progam untuk menaikkan fertilitas pria, atau bayi tabung kini kian diawasi ketat oleh pemerintah. Saat ini ada berbagai peraturan yang membatasi ruang gerak klinik fertilitas agar tidak terjadi penyimpangan, seiring meningkatnya permintaan.

Kabag Pelayanan Masyarakat Dinkes Pemkot Surabaya, Sri Setiyani, Senin (18/1/2016), mengatakan, ada UU 36/2009 dan PP 61/2014 yang mengatur kesehatan reproduksi.

Dalam peraturan disebutkan, reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah.

Begitu pula sel telur dan sperma yang digunakan dalam program inseminasi maupun bayi tabung harus milik pasangan itu sendiri. Sekadar diketahui pula, Indonesia tak mengenal donor sperma.

Kelebihan embrio ketika mengambil sampel harus disimpan untuk digunakan lagi jika pasutri pemilik ingin memiliki anak di kemudian hari.

“Namun, tentu saja selama mereka masih terikat perkawinan sah. Kalau sudah bercerai, maka embrio itu tetap disimpan dan tidak diperkenankan digunakan oleh orang lain atau didonorkan, apalagi diperjualbelikan,” terang Sri.

Terpisah, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya, dr Poedjo Hartono mengatakan, reproduksi buatan seperti bayi tabung, memang rentan penyalahgunaan dan kesalahan etika.

Dalam peraturan juga disyaratkan bahwa proses reproduksi atau kehamilan di luar cara alamiah hanya boleh dilakukan oleh tenaga ahli yang punya otoritas dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Sperma dan sel telur yang boleh dipakai dalam proses reproduksi hanya berasal dari pasutri sah. Hasil pembuahan itu kemudian ditanam pada rahim istri pemilik sel telur. Dengan demikian, Indonesia melarang adanya donor sperma atau sel telur serta penitipan embrio.

"Sama seperti anak yang lahir normal. Tentu akan ditanyakan siapa ayah dan ibu kandungnya," kata Poedjo. Ini karena akan menimbulkan permasalahan perdata pada status anak yang lahir. Apakah anak itu punya hak waris atau tidak?

Halaman
123
Editor: Adrianus Adhi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved