Breaking News:

Berita Surabaya

Walhi Geram Ada Rencana Lapindo Ngebor Migas Lagi di Sidoarjo

"Mestinya eksplorasi migas di tengah perkampungan padat penduduk yang berubah menjadi petaka dijadikan pelajaran," kata Direktur Walhi Jatim.

antara/umarul faruq
Alat berat melakukan peninggian dan penguatan tanggul di titik 42 Desa Renokenongo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (12/6/2015). 

SURYA.co.id |SURABAYA - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jatim menyayangkan keinginan PT Lapibdo Brantas yang akan mengebor minyak dan gas di Sidoarjo lagi.

Direktur Eksekutif WALHI Jatim Ony Mahardika mengatakan, rencana PT Lapindo Brantas yang kembali ingin melakukan aktivitas pengeboran di desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo membuatnya sangat terkejut dan tak percaya.

Pasalnya, titik yang akan dieksplorasi hanya berjarak kurang dari 2 kilometer dari area yang telah terkubur semburan lumpur Lapindo, yakni Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo 29 Mei 2006 lalu.

"Mestinya eksplorasi migas di tengah perkampungan padat penduduk yang berubah menjadi petaka dijadikan pelajaran," ujarnya, kepada wartawan, Jumat (8/1/2016).

Padahal, semburan lumpur Lapindo 10 tahun lalu, kata Ony telah mengubur wilayah seluas lebih dari 800 hektar di tiga kecamatan, yakni Porong, Tanggulangin dan Jabon. Selain itu, Lumpur Lapindo juga telah menghancurkan kehidupan masyarakat di lebih dari 15 desa, lebih dari 75 ribu jiwa terusir dari kampung halamannya.

Apalagi, rencana ekplorasi itu dilakukan ditengah karut marut pemulihan dampak semburan lumpur Lapindo yang tidak kunjung tuntas.

Sehingga pihaknya menilai, rencana pengeboran kembali oleh PT Lapindo Brantas di desa Kedung Banteng adalah demonstrasi kebebalan pengusaha dan penguasa dalam urusan pertambangan migas dan keselamatan rakyat.

Sampai saat ini, pertambangan migas di kawasan padat huni adalah problem besar praktek pertambangan di Indonesia. Di Jatim, praktek pertambangan di kawasan padat huni bukan sekali saja menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat di sekitarnya.

Selain semburan lumpur Lapindo yang nampak jelas jejak penghancurannya, kasus-kasus lain seperti, ledakan sumur migas Sukowati 5 di Bojonegoro yang mengakibatkan sedikitnya 148 orang dirawat di rumah sakit dan ribuan lainnya mengungsi adalah bukti nyata ketidakpedulian pemerintah terhadap status keselamatan rakyat.

"Makanya, alasan Lapindo Brantas mengebor di wilayah darat Sidaorjo untuk membayar dana talangan yang dikucurkan pemerintah sangat tak mendasar," tegas Ony.

Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Jatim Rere Christanto menambahkan, wilayah konsesi blok Brantas berada di wilayah laut sangat luas. Konsesi ini membentang dari Mojokerto hingga perairan Probolinggo. Kawasan yang jauh dari permukiman harusnya menjadi prioritas jika hendak melakukan pengeboran baru.

“Sampai sekarang, tak ada satupun mekanisme yang memastikan aset-aset sosial rakyat dan lingkungannya aman, atau dipastikan bisa segera dipulihkan jika terjadi bencana akibat kecelakaan migas," katanya.

Bahkan, hingga saat ini belum ada satupun pihak yang diseret ke pengadilan akibat kecelakaan migas yang menyebabkan korban di pihak rakyat.

"Jadi, bagaimana mungkin pengurus negara membiarkan satu perusahaan yang telah menyebabkan kehancuran serupa beroperasi kembali tanpa review menyeluruh terhadap status keselamatan rakyat," sergah Rere, bertanya.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok
LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline
FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA

Penulis: Mujib Anwar
Editor: Yoni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved