Breaking News:

Berita Sidoarjo

Masa Kerja Pansus DPRD Soal Lumpur Lapindo Diperpanjang Lagi

#SIDOARJO - Nilai keseluruhan berkas yang belum lengkap ini sekitar Rp 66 miliar.

SURYA.co.id | SIDOARJO - Masa kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sidoarjo untuk kasus Lumpur Lapindo kembali diperpanjang setelah habis per 1 Desember lalu.

Hal ini dilakukan karena masih ada warga lumpur yang belum tuntas pembayaran ganti ruginya.

Mantan Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Achmady Jauhari, mengatakan masih ada pengaduan dari korban lumpur terkait ganti rugi yang belum dibayar.

Politisi asal PAN ini menuturkan pembayaran 3.331 berkas yang harusnya diselesaikan tahun ini ternyata belum selesai.

"Masih ada ratusan berkas yang belum bisa dibayarkan," kata Jauhari, Jumat (11/12/2015).

Dijelaskan, masih ada berkas korban lumpur susulan yang diserahkan ke Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Kemudian ganti rugi pengusaha korban lumpur, serta ganti rugi aset pemerintah yang terendam lumpur.

Dari proses pembentukan Pansus Lumpur ini kembali, Jauhari berharap agar kekurangan pembayaran ganti rugi korban lumpur bisa dituntaskan 2016. Pihaknya akan mendesak agar pemerintah pusat mengalokasikan dana talangan lumpur di APBN-Perubahan 2016.

"Perpanjangan masa kerja Pansus Lumpur juga sudah diusulkan ke Badan Musyawarah (Bamus). Nanti akan kami agendakan paripurna," sambungnya.

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Taufik Hidayat Triyudhono, menambahkan pansus lumpur masih sangat diperlukan.
Selama sembilan tahun semburan lumpur, DPRD Sidoarjo selalu membentuk pansus lumpur.

"Melihat proses sekarang yang mulainada titik cerah, kami harap di 2016 ini jadi masa kerja pansus terakhir," tandas Taufik.

Kabar terakhir, sebanyak 137 warga korban lumpur Lapindo terancam tertunda untuk mendapatkan ganti rugi. Hal ini menyusul hasil validasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang difasilitasi Pemkab Sidoarjo, di mana ke-137 berkas itu masih memiliki permasalahan administrasi.

Padahal, batas akhir tutup anggaran APBN yang merupakan dana talangan untuk membayar ganti rugi tersebut berakhir 15 Desember mendatang.

Sebanyak 20 berkas belum menandatangani nominatif, 66 berkas masih dalam proses penyelesaian dengan pihak Minarak Lapindo Jaya (MLJ), dan 51 berkas resetlement belum validasi. Nilai keseluruhan berkas yang belum lengkap ini sekitar Rp 66 miliar.

Direktur PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), Andi Darussalam Tabussala, menyatakan pihaknya sudah beritikad menyelesaikan urusan ganti rugi ini dengan meminjam dana talangan ke pemerintah.
"Kami ingin semuanya segera selesai. Kalau misal dananya masih kurang, kami akan ajukan hutang lagi ke negara. Tapi kami juga minta komitmen warga untuk mengurusi berkas-berkasnya," tukas Andi.

Penulis: Irwan Syairwan
Editor: Yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved