Hukum Kriminal Surabaya

Usai Pemilukada Kasus Bawaslu Dilanjut

"Nah kapan kepastiannya tergantung dari pimpinanan. Apakah setelah penetapan bupati terpilih atau bagaimana," tutur Kombes Argo, Rabu (9/12).

Usai Pemilukada Kasus Bawaslu Dilanjut
Surya/ Izi Hartono
Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji saat tiba Mapolres Situbondo. Selasa (15/08/2015). 

SURYA.co.id |SURABAYA - Kasus dugaan penyimpangan dana hibah APBD Provinsi Jatim tahun 2013 pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim akan dilanjut lagi usai Pemilukada serentak.

Lanjutan penyidikan pada tiga komisioner Bawaslu itu masing-masing SF, SS, dan AP. Mengingat berkas penyidikan pada tiga tersangka sudah masuk dalam tahap 1 atau P-19. Sebelumnya, penyidik sudah melimpahkan 4 anggota Bawaslu yakni AM, GS, IY dan MK ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan kasusnya sudah disidangkan.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Drs RP Argo Yuwono, menjelaskan Ditreskrimsus Subdit III Tipokor Polda Jatim sudah mengagendakan kelanjutan perkara Bawaslu setelah Pemilukada.

"Nah kapan kepastiannya tergantung dari pimpinanan. Apakah setelah penetapan bupati terpilih atau bagaimana," tutur Kombes Argo, Rabu (9/12).

Dalam kelanjutan penyidakan kasus penyimpangan dana hibah, penyidik hanya minta petunjuk dari JPU. Karena berkas perkara sudah dilimpahkan tinggal menunggu petunjuk dari jaksa.

"Apa yang kurang akan dilengkapi oleh penyidik," paparnya.

Apakah dalam penanganan ini tiga tersangka SF, SS, dan AP akan ditahan?

"Untuk urusan penahanan, penyidik yang bisa menilai," ujar Kombes Argo.

Informasinya, tidak ditahannya 3 tersangka terkait dengan Pemilukada dan itu permintaan dari Bawaslu Pusat.
Pertimbangannya, saat itu sudah masuk dalam Pemilukada sehingga tidak mengganggu keamanan dan pendistribusian logistik dan penanganan calon.

Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf yang saat itu menjabat, minta pada Bawaslu Pusat untuk mengganti 3 komisioner yang terkena masalah. Namun permintaan itu masih digodok dan hingga kini ketiga tersangka masih aktif di Bawaslu Jatim.

Modus operandi penyimpangan dana hibah yakni merubah RAB tanpa persetujuan pemberi hibah, melaksanakan kegiatan dan pengeluaran uang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Pengeluaran tidak didukung dengan bukti yang sah dan tidak menyetorkan Silpa dan rekayasa dokumen kontrak. Juga dokumen pembayaran pengadaan barang dan jasa serta dokumen dokumen maupun uang senilai Rp 520.959.200.

Dalam kasus ini melibatkan 10 tersangka antara lain berinisial AM, GS, IY dan MK, ini berkas perkaranya sudah P21 dan tahap 2. Sedang tersangka lain berinisial SV, SS dan AP tahan 1. Sementara yang sudah dilakukan pemberkasan melibatkan tersangka FF, AS dan RB.

Kasus itu mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 62.859.996.294. Sedangkan keuangan Negara yang dapat diselamatkan sebesar Rp 29.826.626.825. Sementara jumlah anggaran yang digunakan Rp 4.837.731.605.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok
LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline
FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA

Penulis: Anas Miftakhudin
Editor: Yoni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved