Penilaian Kinerja Semakin Ketat, Pengisian untuk Eselon II di Kantor BKD

SURYA.co.id | SURABAYA - Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Surabaya mulai Jumat (4/12/2015) hingga Selasa (8/12/2015) diwajibkan mengisi penilaian kinerja atau e-performance.

Di tahun ini, dimensi penilaiannya bertambah dan semakin ketat. Bila tahun sebelumnya, penilainnya sebanyak tujuh dimensi, tahun ini penilaiannya bertambah menjadi sepuluh dan diperketat.

Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Teknik Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Surabaya, Dwi Wahjunovita Handajani, menyebutkan sistem e-performace ini sudah diberlakukan sejak lima tahun lalu. Kemudian tiap tahun dievaluasi.

"Jadi berdasarkan evaluasi itu kita tentukan mana yang harus ditambah dan diperbaiki,” jelasnya.

Pejabat yang akrab disapa Novi ini menambahkan, bila ada tiga dimensi penilain dalam e-performance itu. Yaitu, dimesi kepemimpinan, dimensi inisiatif, dan dimensi kreativitas.

Hari pertama pengisian e-performace itu, tampak para pejabat eselon II sibuk mengisi di ruang Kepala BKD Surabaya. Sedangkan untuk eselon tiga melakukan pengisian di kantor bina program di gedung sawunggaling.

Sedangkan untuk pegawai lainnya melakukan pengisian secara online di kantor masing-masing.

Penambahan penilaian itu menurut Novi, dilakukan dengan adanya kenaikan faktor pengali uang kinerja. Selain itu, saat ini BKD sedang melakukan penyesuaian dengan undang undang aparatur sipili negara yang mengatur penilaian kinerja dengan standar kinerja perorangan (SKP).

Sehingga diperkirakan tahun depan juga akan ada beberapa penyesuaian lagi.

“Sebelum ada SKP kami kan sudah ada dulu. Justru punya kami sudah sangat objektif, SKP masih ada standar minimal angknya yaitu 0,76. Tapi kalau kami jelek ya yang jelek itu yang diaporkan,” lanjutnya.

Di sisi lain, e-performance ini merupakan sistem penilaian yang terbilang langka. Di mana di daerah lain masih belum ada yang memiiki sistem yang sama. Oleh sebab itu pemkot mengaku mempertahankan sistem ini karena sistemnya membawa dampak yang positif.

Salah satunya adalah lebih akuntable, transparan, dan juga terukur. Semua pegawai PNS melakukan pengisian ini. Di mana antaratasan dan bawahan sama-sama melakukan penilaian.

Selain itu, mereka juga melaporkan tugas dan kinerja yang dilakukan. Mulai dari yang ringan, sampai yang berat.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Surabaya, Irvan Wahyu Drajat menyatakan pihaknya menyambut positif adanya e-performance yang dilakukan setiap tiga kali sebulan ini.

"Tapi memang dibutuhkan konsentrasi tinggi. Makanya harus mengerjakan di sini (ruang BKD). Tapi cukup banyak juga memang, apa lagi saya kan plt jadi menilai dua kali,” kata Irvan.

Kepala Dinas Kominfo Surabaya, Antiq Sugiarti, juga tengah mengisi e-performance. Menurutnya sistem ini adalah bukti adanya komitmen Pemkot Surabaya untuk menjaga transparansi penilaian kinerja.

“Jadi kalau ingin uang kinerjanya bagus, maka kinerjanya juga harus bagus, karena sistem sudah dibuat transparan dan akuntabel,” kata Antiq.