Berita Bangkalan Madura

KPU Anggarkan Pilkada Bangkalan 2018 Rp 48,6 Miliar

"Itu estimasi kami. Tergantung pemerintah, disetujui berapa nantinya. Bisa kurang bisa lebih," ungkap Ketua KPU Bangkalan Fauzan Djakfar kala

KPU Anggarkan Pilkada Bangkalan 2018 Rp 48,6 Miliar
surya/Ahmad Faisol
Bupati Bangkalan RK Moh Makmun Ibnu Fuad bersama Ketua KPU Ahmad Fauzan (kiri) usai Paripurna DPRD Bangkalan dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Bupati tentang Rancangan APBD TA 2016 di Gedung DPRD setempat, Selasa (24/11/2015). 

SURYA.co.id |BANGKALAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan mengusulkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setempat sebesar Rp 48,6 miliar di tahun 2018, lebih besar dari anggaran pilkada sebelumnya Rp 20 miliar di tahun 2012.

Usulan anggaran pilkada yang dijadwalkan akan digelar pada Juni 2018 itu telah disampaikan KPU Bangkalan ke pihak eksekutif dan legislatif.

"Itu estimasi kami. Tergantung pemerintah, disetujui berapa nantinya. Bisa kurang bisa lebih," ungkap Ketua KPU Bangkalan Fauzan Djakfar kala ditemui usai Paripurna DPRD Bangkalan dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Bupati tentang Rancangan APBD TA 2016 di Gedung DPRD setempat, Selasa (24/11/2015).

Ia menjelaskan, penyampaian estimasi anggaran Pilkada Bangkalan 2018 itu mulai dilakukan lantaran pihak KPU setempat tidak ingin membebani APBD Bangkalan.

"Setidaknya pemkab bisa mengantisipasi mulai sekarang dengan menyisihkan sedikit demi sedikit anggaran pilkada," jelasnya kepada SURYA.co.id.

Ia memprediksi, jumlah pasangan calon (paslon) pada Pilkada 2018 mendatang akan lebih banyak dibandingkan Pilkada 2012 silam.

"Acuan kami lima paslon karena calon dari partai saja bisa lima atau 20 persen dari kursi di DPRD, belum lagi calon dari independen," terangnya.

Selain jumlah paslon, estimasi anggaran pilkada mendatang juga didasarkan pada tingkat inflasi dua tahun mendatang, bertambahnya jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diikuti penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan jumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Selain itu, semua paslon tidak dibebani biaya kampanye. Artinya, semua cost kampanye paslon seperti alat dan bahan kampanye, termasuk kampanye di media cetak dan eletronik menjadi tanggung jawab KPU selaku penyelenggara pilkada.

"Paslon tidak boleh membuat kampanye sendiri, kami yang siapkan seperti yang diatur dalan Undang - undang (UU) Nomor 12 Tahun 2015 perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2015," paparnya.

Ia menambahkan, tahapan Pilkada Bangkalan 2018 akan dimulai pada pertengahan tahun 2017. "Dana yang terpakai pada pilkada 2012 sebesar Rp 18 miliar dari Rp 20 miliar yang dianggarkan," pungkasnya.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok
LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline
FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA

Penulis: Ahmad Faisol
Editor: Yoni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved