Breaking News:

Berita Sidoarjo

Warga Lumpur Resetlement Berubah Pikiran, Ingin Dibayar Tunai

Menurut warga Desa Siring ini, jika tetap berharap pergantian sebuah rumah, ia tak akan mendapatkannya dalam waktu cepat.

surya/irwan syairwan
Sebagian korban lumpur Lapindo tengah berdoa saat mengadakan istigosah beberapa waktu lalu. 

SURYA.CO.ID | SIDOARJO - Warga korban lumpur yang mendapat ganti-rugi dengan sistem resetlement mendadak berubah pikiran. Tadinya, warga tetap setia menanti ganti rugi dengan dibuatkan rumah di perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV). Namun, sekarang warga resetlement ini meminta ganto rugi dibayar secara tunai saja.

Salah satu warga resetlement, Mardi Tomo, menyatakan ia dan beberapa warga yang lain sepakat untuk tidak lagi meminta dibangunkan sebuah rumah seperti yang disepakatinya empat tahun silam.

Menurut warga Desa Siring ini, jika tetap berharap pergantian sebuah rumah, ia tak akan mendapatkannya dalam waktu cepat.

"Kami minta cash saja, nilainya tidak berubah," kata Mardi kepada awak media Minggu (22/11/2015).

Dijelaskan, harga tanah dan baham bangunan selalu meningkat tiap tahunnya. Uang ganti rugi yang ia terima nilainya sebesar Rp 345 juta.

Mardi merasa membangun rumah dengan uang Rp 345 juta untuk ukuran sekarang ini sangat sulit terjadi.

"Nilai propertinya naik, sementara uang ganti rugi saya tetap. Yang ada malah tekor nantinya atau bahkan urusannya jadi lebih ruwet," sambungnya.

Mardi menuturkan dengan berkurangnya nilai uang Rp 345 juta itu, akan membuat ganti ruginya kembali berlarut-larut.

Koordinator Pengaduan Validasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Khusnul Khuluk, mengatakan sisa dana talangan memang akan digunakan untuk menyelesaikan ganti korban lumpur sistem resetlement. Saat ini, lanjutnya, masih dirumuskan teknis penggantian rumah itu.

Khusnul menerangkan pada perjanjian awal resetlement, warga memilih Lapindo membangunkan rumah tersebut.

Namun, melihat kondisi saat ini apakah memungkinkan dibangunkan rumah. Apalagi, menggunakan dana talangan. Karena proses pencairan dana talangan itu melalui bendahara negara, sesuai rekomendasi dari MLJ.

"Saya belum tahu langkah selanjutnya bagaimana. Namum, kemungkinan akan ada pembicaraan antara BPLS, MLJ dan korban lumpur terkait teknis pembayaran resetlement, apakah itu dibayar tunai atau dibangun oleh Lapindo seperti perjanjian awal," imbuh Khunsul.

Terpisah, Pj Bupati Sidoarjo, Jonathan Judyanto, menambahkan korban lumpur resetlement tidak perlu khawatir dengan proses pembangunan rumah di KNV. Jonatha menyatakan akan mengawal proses ganti rugi itu, selama pencairan sisa dana talangan dari APBN perubahan dicairkan pada tanggal 15 Desember bulan depan.

"Rabu (25/11/2015) mendatang kami akan membantu proses validasi warga resetlement agar proses pencairan bisa semakin cepat," tandas Jonathan.

Penulis: Irwan Syairwan
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved