Breaking News:

Berita Sidoarjo

Pemkab Fasilitasi Percepatan Validasi Korban Lumpur Resetlement

Jonathan mengatakan pihaknya akan membantu mempercepat validasi tersebut agar warga yang belum mendapatkan ganti rugi berupa rumah.

foto: istimewa
TAMU ALUMNI - Pj Bupati Sidoarjo Jonathan Judianto (tengah) foto bersama rekan-rekannya sesama alumni FE 80 Universitas Jember, Senin (2/11/2015). 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo akan memfasilitasi mempercepat proses validasi warga korban lumpur Lapindo yang belum mendapatkan ganti rugi, khususnya yang menyetujui ganti rugi sistem resetlement.

Hal tersebut disampaikan Pj Bupati Sidoarjo, Jonathan Judyanto, kala menerima puluhan korban lunpur resetlement di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (17/11/2015).

Jonathan mengatakan pihaknya akan membantu mempercepat validasi tersebut agar warga yang belum mendapatkan ganti rugi berupa rumah di Kahuripan Nirwana Village (KNV) segera mendapatkan haknya.

"Kami akan bantu tuntaskan validasi berkas-berkas warga korban lumpur yang tersisa," kata Jonathan kepada awak media.

Jonathan menerangkan pada APBD perubahan mendatang sudah ada poin dana talangan dari pemerintah pusat yang dipinjam PT Minarak Lapindo untuk membayar ganti rugi korban lumpur.

Dijelaskan, total dana talangan tersebut berjumlah Rp 781 miliar. Dari jumlah itu Rp 761 miliar sudah digunakan.

"Sementara yang Rp 20 miliar, akan dipakai untuk korban lumpur yang tersisa, termasuk yang ganti rugi sistem resetlement," sambungnya.

Dana Rp 20 miliar itu nanti ditujukan bagi 85 berkas untuk membangun 114 rumah di KNV. Jonathan mengungkapkan dana APBD perubahan itu akan cair pada 15 Desember mendatang.

"Selama menunggu dana itu cair, kami mohoj bantuan warga untuk menyiapkan dokumen-dokumen terkait agar proses validasi juga cepat selesai," ujarnya.

Suwardi, warga Desa Siring, yang ikut sistem reseltement, meminta Pemkab unuk menekan Lapindo agar segera mencairkan ganti ruginya.

Pada 2011 silam, Suwardi menyetujui resetlement sebuah rumah seharga Rp 256 juta di KNV plus Rp 25 juta sebagai pembayaran 20 persen Lapindo.

"Sampai sekarang belum dibangun. Saya sekarang tinggal sama anak saya di Surabaya," tandas Suwardi.

Menanggapi keluhan tersebut, Dirut PT Minarak Lapindo, Andi Darussallam, menyatakan sudah mengajukan kembali dana pinjaman ke pemerintah untun menuntaskan persoalan ganti rugi.

Kendati demikian, dana tersebut masuk ke dalam RAPBN 2016 yang masih belum paripurna di DPR.

"Kalau sudah didok (DPR), tuntas semuanya. Kami harap warga bersabar sedikit lagi karena pengajuan pinjaman kami tersebut sudah kami sertakan," imbuh Andi.

Penulis: Irwan Syairwan
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved