Lipsus Membangun Madura
Agus Sulit Garap Area Suramadu
"Kami terkendala pembebasan lahan," kata Agus, Senin (9/11). BPWS telah menjalankan tugas sesuai dengan amanah dari presiden, untuk pengembangan di wi
Penulis: Haorrahman | Editor: Yoni
lihat foto
SURYA.co.id | SURABAYA - Lebih dari lima tahun setelah Jembatan Suramadu diresmikan penggunaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pembangunan di Pulau Madura masih terkendala.
Ketertinggalan pembangunan itu yang menyebabkan sejumlah aktivis Madura mendeklarasikan Provinsi Madura, hari ini (Selasa, 10/11).
Agus Wahyudi, Kepala Bidang Pengendalian Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) mengakui pembangunan Madura tertinggal.
Sebenarnya BPWS mempunyai sejumlah rencana pengembangan di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM).
Dalam site plan yang rencananya akan memakan lahan sekitar 40 hektare di tiga desa, yakni Pangpong, Sukolilo Barat, dan Sukolilo Timur (Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan), rencananya akan didirikan hotel, mal, apartemen, perkantoran, ruko, restoran, jasa hiburan dan seni, swalayan, showroom, sport centre, dan fasilitas umum lainnya. Namun, hingga kini, rencana tersebut belum bisa terealisasi.
"Kami terkendala pembebasan lahan," kata Agus, Senin (9/11).
BPWS telah menjalankan tugas sesuai dengan amanah dari presiden, untuk pengembangan di wilayah Madura, dan di sisi Surabaya.
Program utamanya adalah pengembangan kawasan Suramadu dengan tiga rencana pengembangan Kawasan Khusus Madura (KKM), KKJSM dan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya (KKJSS).
Namun, tidak mudah. Butuh dana Rp 250 triliun merealisasikannya, dan itu tidak seluruhnya didapat dari APBN.
BPWS hanya diberi anggaran paling tinggi Rp 500 miliar tiap tahun dari APBN.
Sehingga dalam kurun waktu 10 tahun saja, hanya Rp 5 triliun. Itu tidak sebanding dengan yang dibutuhkan untuk pembangunan.
"Banyak persepsi, kalau BPWS punya dana sangat besar. Padahal, ya tidak seperti itu," kata Agus.
BPWS harus mampu mendatangkan investor untuk memenuhi anggaran yang diperlukan sekitar Rp 230 triliun itu, sehingga kerja BPWS sangat berat. Apalagi, jika menemui kendala pejabat pemerintah yang tidak kooperatif, kerja BPWS akan semakin berat.
Menurut Agus, banyak hal-hal yang seharusnya bukan wilayah BPWS.
