32 Desa di Jatim Belum Dapat Aliran Listrik

SURYA.co.id | SURABAYA - Sebanyak 32 Desa di wilayah Jawa Timur (Jatim) hingga kini belum mendapat aliran listrik dari PT PLN. Hal ini dikarenakan Pemprov Jatim tidak menyalurkan dana untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan ke wilayah 32 desa.

Ke-32 desa tersebut berada di wilayah Kabupaten Sumenep, Bondowoso, dan Probolinggo.

"Jumlah rumah tangganya, total dari 32 desa tersebut ada 10.737.880 RT," jelas
Hasbi Mustabah Kepala Bidang (Kabid) Energi dan Ketenaga Listrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Jatim di sela sharing forum tentang Kelistrikan 2015 di Surabaya, Senin (5/10/201).

Padahal, PLN Jatim mencatat pasokan listrik untuk wilayah Jatim
melimpah. Bahkan, PLN telah menjual listrik ke Jawa Barat (Jabar) dan
Bali.

Lebih lanjut, Hasbi menambahkan, bila akibat tak ada dari Pemprov, infrastruktur berupa jaringan listrik masuk desa menjadi tidak terbangun. Bila infrastrukturnya, seperti tiang listrik, dan jalur untuk masuk tidak ada, maka PLN tidak bisa mengalirkan sambungan listriknya.

Apalagi PT PLN sendiri sudah menyatakan kekurangan dana untuk membangun infrastruktur. PLN meminta bantuan kepada pemprov untuk mengucurkan dana pembangunan jaringan.

Namun, pemprov tidak tidak bersedia mencairkan anggaran, meskipun
sebenarnya anggaran sudah tersedia. Kondisi ini dipengaruhi dengan
kebijakan pemerintah, dimana pemprov dilarang untuk mencairkan dana
hiban untuk PLN.

“Kalau APBD boleh dihibahkan, kami akan bantu," lanjutnya.

Pemprov Jatim sendiri sudah berupaya, dengan mengirimkan surat permintaan kepada Mendagri, supaya bisa mengucurkan APBD untuk kebutuhan jaringan listrik masuk desa.

Namun, surat yang telah dikirim ke Mendagri tanggal 8 Juli 2014 lalu, belum mendapatkan tanggapan. Padahal, daerah-daerah yang belum teraliri listrik sangat membutuhkannya.

Manajer Komunikasi, Hukum, dan Administrasi PLN Distribusi Jatim,
Suhatman membenarkan ada 32 desa yang belum teraliri listrik di Jatim.

Menurutnya, banyak faktor yang menyebabkan PLN tidak mengaliri
listrik ke daerah-daerah tersebut. Di antaranya, letak geografi daerah
tersebut masuk pegunungan dan menyulitkan PLN untuk masuk.

“Tidak ada kami kekurangan dana. Kami sudah mengalokasikan semua
kebutuhan,” katanya.

Bahkan PLN juga membuat terobosan untuk membangun listrik
masuk desa. Program ini telah berjalan ke daerah-daerah terpencil yang
ada di Jatim, termasuk Bawean.

Meski demikian, banyak kendala lain untuk PLN mengaliri listrik, yakni kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk menerima pendirian tiang-tiang listrik.

Faktor lahan ini juga menjadi penghambat sangat besar, untuk itu perlu dilakukan penyadaran terkait pentingnya listrik masuk desa. Karena bisa menaikan pendapatan keuangan masyarakat.

“Daerah yang sulit menerima aliran listrik diantaranya Situbondo dan Madura,” ungkap Suhatman.

Jatim sebenarnya surplus daya listrik, daya yang dimiliki 8.700
Mega Watt (MW) sedangkan beban puncak sekitar 4.700 hingga 5.000 MW.

Jumlah surplus ini dialirkan ke Jabar dan Bali, sedangkan di Jatim
terus membangun transmisi untuk memperluas jaringan listrik di
daerah-daerah yang membutuhkan.

Komisaris PT PLN Persero, Milton Pakpahan mengatakan, saat ini harga
listrik masih di subsidi pemerintah.

Namun pemerintah melalui PLN masih kesulitan untuk menyalurkan listrik ke daerah-daerah.

Kendala yang terbesar dialami PLN adalah pembebasan lahan untuk pemancang
jaringan listrik.

“Hambatan pembebasan lahan menjadi faktor utama, tetapi setiap daerah
memiliki perbedaan persoalan," jelasnya.

Meski demikian, pembangunan listrik 35.000 MW harus dituntaskan.
Karena, daerah-daerah luar Pulau Jawa masih membutuhkan aliran listrik,
seperti Kalimantan, Papua dan daerah-daerah lain.

Pembangunan ini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat naik, jika belum ada listrik tidak bisa mengawetkan makanan, kalau ada listrik bisa diawetkan dengan ada
menggunakan kulkas.