Lapor Cak

Sehari 15 Pengajuan Izin Tambang Masuk P2T

Yang ngurus dari berbagai kabupaten di Jatim, mulai Pacitan, Banyuwangi, Tuban hingga Sumenep

Sehari 15 Pengajuan Izin Tambang Masuk P2T
surya/mujib anwar
IZIN TAMBANG - Mahroji Mahfud (50) mengurus izin tambang di Kantor UPT Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) Badan Penanaman Modal (BPM) Pemprov Jatim, Kamis (1/10/2015).

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Mahroji Mahfud (50) beberapa kali terlihat membuka map yang dibawanya. Satu persatu kelengkapan berkas izin untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diajukan ke Kantor UPT Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Badan Penanaman Modal (BPM) Pemprov Jatim, Kamis (1/10/2015).

Disamping Mahroji, seorang pria yang mendampingi pengurusan juga ikut memeriksa. "Ini Pak, berkasnya," ujar Mahroji kepada Kukuh, petugas P2T.

Kukuh lantas memeriksa berkas yang disodorkan Mahroji. Beberapa saat kemudian, dia berkata, "Ini berkasnya ada yang kurang Pak," imbuhnya.

Surat bermaterai dan titik koordinat lokasi izin WIUP yang diajukan, belum ada. Mahroji berjanji segera melengkapinya. "Hari Senin depan saya akan kesini lagi," katanya kepada petugas. "Iya, Pak. Kami tunggu ya," tukas Kukuh dengan ramah.

Kepada Surya.CO.ID, Mahroji mengaku izin WIUP yang diajukan berada di Desa Mojolebak, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Jenisnya pedel atau mineral non logam dengan luas 7,5 hektar.

Dirinya mengurus izin ke P2T karena kewenangan perizinan ESDM sekarang sudah ditarik ke provinsi. "Kalau tahun lalu (2014) kewenangan masih di kabupaten. Makanya ini yang pertama kali saya datang untuk mengurus izin," terang pria yang sering diminta tolong pengusaha mengurus izin penambangan ini.

Joel Jumawati, Tim Teknis dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Jatim menjelaskan, setiap hari rata-rata ada 15 orang yang mengurus izin pertambangan.

"Yang ngurus dari berbagai kabupaten di Jatim, mulai Pacitan, Banyuwangi, Tuban hingga Sumenep," katanya.

Ditariknya kewenangan pertambangan dari kabupaten/kota ke provinsi setelah diberlakukan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) yang ditetapkan Oktober 2014.

Saat ini, perizinan pertambangan sedang menarik perhatian publik menyusul kasus pembunuhan dan tindakan kekerasan terhadap Salim Kancil dan Tosan di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Sabtu (26/9/2015).

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok.
LIKE Facebook Page www.facebook.com/SURYAonline
FOLLOW www.twitter.com/portalSURYA

Penulis: Mujib Anwar
Editor: Wahjoe Harjanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved