Berita Pamekasan

Aneh, Tanah Tepi Pantai 12 Hektare di Pamekasan Ada Sertifikatnya

#PAMEKASAN - Tanah di pinggir pantai seluas 12 hektare bersertifikat padahal status tanah itu bukan milik perorangan, tapi milik negara.

Aneh, Tanah Tepi Pantai 12 Hektare di Pamekasan Ada Sertifikatnya
muchsin/surya
Warga saat dialog di ruang sidang utama DPRD Pamekasan. 

SURYA.co.id | PAMEKASAN – Sekitar 50 warga Desa Branta Tinggi, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan mendatangi kantor DPRD Pamekasan, Senin (28/9/2015).

Mereka memprotes tindakan warga lain yang telah menyertifikat tanah di pinggir pantai seluas 12 hektare. Sebab status tanah itu bukan milik perorangan, tapi milik negara dan sudah ditanami pohon mangrove.

Kehadiran mereka itu, ditemui Komisi I, di ruang sidang utama DPRD Pamekasan. Dan kebetulan pemilik sertifikat atas tanah itu, yakni Yuliang Rahman, turut hadir.

Mantan Kepala Desa (Kades) periode 2007 lalu, Mahrus, menyatakan, dirinya dan warga yang keberatan jika tanah yang ditanami pohon mangrove terpaksa harus ditebang. Dia mengatakan, meski status tanah itu, sudah bersertifiat atas nama Yuliang Rahman, namun menghendaki dewan membantu untuk mengkaji ulang keberadaan sertifikatnya.

“Kami tidak habis mengerti, bagimana mungkin tanah di bibir pantai yang ditanami pohon mangrove oleh pemerintah, tiba-tiba sudah bersertifikat. Bukankan tanah itu tanah negara. Kami menduga munculnya sertifikat tanah ini ada permainan dan rekayasa,” kata Mahrus dengan nada lantang.

Menurut Mahrus, seharusnya ketika saat awal tanah itu dimohon untuk disertifikat, pihak desa dan kecamatan sudah mengerti, kalau tanah itu milik negara dan tidak bisa dimohon untuk pribadi.

BERITA TERKINI JATIM - LIKE Facebook SURYA Online

fb

Begitu juga pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan, saat turun ke lokasi melakukan pengukuran, hendaknya mempertimbangkan. Karena pihak BPN lebih mengerti mana tanah yang bisa dimohon untuk sertifikat buat pribadi dan tidak.

Dikatakan, rencana penebabang pohon mangrove yang usianya sudah puluhan tahun, akan berakibat pada rusaknya ekosistem laut dan mengancam terjadinya abrasi pantai. Dan ini bertentangan dengan undang-undang.

Halaman
12
Tags
Pamekasan
Penulis: Muchsin
Editor: Yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved