Kajari Lamongan Pastikan Kasus Dana Perdin Dilimpahkan ke Tipikor

SURYA.co.id |LAMONGAN - Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan Akhmad Patoni memastikan kasus penanganan dugaan korupsi dana Perjalanan Dinas (Perdin) DPRD senilai Rp 3,2 Miliar tersebut jalan terus.

Pihaknya tidak ragu untuk segera melimpahkan berkas pemeriksaannya ke Pengadilan Tipikor, meski belum ada hasil audit dari BPK. Bahkan pihaknya menolak dikatakan lamban dalam menangani kasus dugaan korupsi dana perdin DPRD yang menyeret 8 tersangka.

Langkah tegas yang hendak dilakukan Kajari ini dinilainya sebagai opsi terakhir, lantaran tak juga ada hasil audit BPK. Padahal penyidik sudah beberapakali gelar di BPK.

"Untuk penangan kasus Perdin DPRD jalan terus, kamipun kepingin segera ada kepastian hukum dalam kasus ini,"kata Kajari Akhmad Patoni saat dikonfirmasi wartawan Kamis (14/9).

Hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil audit BPK atas dugaan korupsi yang diduga merugikan uang negara Rp 3,2 Miliar tersebut. Lantaran lambannga hasil audit BPK , sama halnya Kejaksaan punya hutang.

"Kalau sudah hutang ya harus terbayarkan bagaimana caranya,"kata Akhmad Patoni, pria asli Jawa Barat ini.

Padahal sejatinya, pihaknya ingin secepatnya kasus ini segera selesai sampai proses persidangan.

Karena bagaimanapun juga terkatung-katungnya penanganan kasus ini sudah menjadi efek tidak baik di lingkungan kerjanya.

Dementara semua prosedur sudah dijalani oleh Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.

"Jujur saja, kami ini kepengin kasus ini selesai secepatnya, tapi ada prosedur yang harus membuat kami menunggu yakni hasil audit BPK yang hingga saat ini tak kunjung kelar hasilnya,"tandasnya.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok
LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline
FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA