Berita Pendidikan Gresik

Wali Murid dan Aktivis Terus Kawal Larangan ‘Pungli’ di Sekolah

“Kepala Dinas Pendidikan akan mendatangi sekolah-sekolah negeri di Kota Gresik untuk melihat tata cara pembayaran wali murid ke sekolah,” katanya.

SURYA.co.id | GRESIK – Aliansi aktivis PMII Gresik dan wali murid yang tergabung dalam ‘Komite Pendidikan Gratis’ akan terus mengawal langkah-langkah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam menyelesaikan permasalahan administrasi di Sekolah-sekolah negeri di Gresik.

“Kemarin kita mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik untuk menanyakan tindak lanjut surat edaran Dinas Pendidikan terkait laranga pungli," kata Budiono, wali murid yang tergabung dengan Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia-Konggres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (SPBI- Kasbi) Gresik, Rabu (8/9/2015).

Budiono menambahkan dalam mediasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kabupaten Gresik bersedia menindaklanjuti kesepakatan dan mengawal surat edaran yang sudah dikirim ke sekolah-sekolah negeri.

“Kepala Dinas Pendidikan akan mendatangi sekolah-sekolah negeri di Kota Gresik untuk melihat tata cara pembayaran wali murid ke sekolah negeri,” katanya.

Selain itu, Kadindik Kabupaten Gresik akan mencetak baner yang besar berisi surat edaran tersebut dan dipasang di Kantor Dindik Kabupaten Gresik Jl Arif Rahman Hakim. Kadindik juga akan melihat harga satuan seragam sekolah yang dinilai terlalu mahal.

Ada empat macam seragam yang harus dibeli wali murid, yaitu seragam putih –biru, seragam khusus sekolah, seragam batik khas Gresik, seragam pramuka dan seragam olah raga.

“Dari temuan harga satuan itu lebih mahal dan ada kelebihan maka sekolah diminta merapatkan kembali dengan wali murid. Jika ada kelebihan biaya seragam, bisa dikembalikan atau disumbangkan untuk pembangunan dan keperluan sekolah,” imbuhnya.

Kadindik Kabupaten Gresik, Mahin mengatakan bahwa hasil rapat dengan aliansi wali murid dan PMII tetap ditindak lanjuti.

“Permintaan teman-teman tetap saya tindak lanjuti, ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi di sekolah-sekolah,” kata Mahin, melalui telepon selulernya.

Hal-hal tersebut, ap itu prosedur pembayaran seragamnya? atau Ada program dari sekolah apa? Sampai orang tua itu harus beli seragam. Atau, seragam itu harus ada dulu, baru bayar sampai wali murid harus nitip uang ke sekolah.

“Tidak mungkin wali murid titip uang pembayaran, jika wali murid tidak dibebani pembayaran seragam dan lain-lain. Ini yang akan diperjelas nanti,” katanya.

Diketahui, selama ini wali murid di sekolah negeri se-Kabupaten Gresik dibebani pembayaran seragam siswa. Namun pembayaran itu tidak disertai kuintasi.

Jadi wali murid menganggapnya ada penggelembungan harga seragam dan diduga pihak sekolah melakukan pungutan liar (Pungli).

Penulis: Sugiyono
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved