Berita Pendidikan Surabaya

Pemprov bakal Simulasi Penyerahan SMA/SMK

Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman menegaskan, pengalihan kewenangan mengelola SMA/SMK dan pendidikan khusus merupakan pekerjaan yang tidak main-main.

Pemprov bakal Simulasi Penyerahan SMA/SMK
surya/sany eka putri
Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Saiful Rachman (kiri) saat sidak ujian nasional SMP di MTsN 1 Sidoarjo, Senin (4/5/2015). 

SURYA.co.id | SURABAYA - UU 23 Tahun 2014 tentang peralihan SMA/SMK/LB/PK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi berlaku pada 1 Januari 2017.

Pemerintah provinsi pun bakal melakukan simulasi setelah serah terima pendataan personel, pembiayaan, prasarana dan sarana, serta dokumen (P3D) tuntas.

Perlu diketahui, kabupaten/kota paling lambat menyerahkan P3D ke provinsi pada 2 Oktober 2016, sementara inventarisasi pendataan P3D berakhir 31 Maret 2016.

Hal ini langsung direspons Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Kurniasih.

Ia mengatakan akan mengadakan simulasi. “Nanti ada simulasi saat pengalihan sudah dilakukan,” katanya usai melakukan sosialisasi dan sharing pelimpahan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi di Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Rabu (19/8).

Kurniasih menambahkan beberapa hal dalam P3D yang akan disimulasikan seperti pembiayaan. Setelah kewenangan pengelolaan SMA/SMK diserahkan kabupaten/kota ke provinsi, provinsi dapat mengalokasikan anggaran.

Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman menegaskan, pengalihan kewenangan mengelola SMA/SMK dan pendidikan khusus merupakan pekerjaan yang tidak main-main.

Pihaknya juga mempersiapkan pendirian Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kabupaten/kota sebagai kepanjangan tangan Dindik Jatim.

“Kita tidak mungkin turun ke daerah satu-persatu. KArena di Jatim ada 3.000 lebih SMA/SMK. Nanti kami dirikan UPT Dindik Jatim,” tegas Mantan Kepala Badan Diklat (Badiklat) Jatim.

Pendirian UPT Dindik Jatim tidak di semua kabupaten/kota. Melainkan bisa satu UPT untuk menangani dua daerah.

“Misalnya di Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto bisa jadi satu UPT. Empat kabupaten di Pulau Madura bisa ditangani oleh dua UPT. Jadi tidak mendirikan 38 UPT,” tegas dia.

UPT merupakan kepanjangan tangan Dindik Jatim untuk mengawasi sekolah-sekolah jenjang SMA/SMK dan pendidikan khusus di daerah tersebut. Sehingga, pengawas sekolah Jatim bakal ditugaskan di UPT masing-masing.
“Kepala UPT nanti setingkat eselon III,” ungkap Saiful.

Namun, formulasi yang tepat untuk pendirian UPT ini bakal dikonsultasikan dengan Kemendikbud serta Kemendagri.

“Nanti ditentukan bersama, apa nanti provinsi membentuk UPT di daerah atau fungsi pendidikan yang lain,” tutur dia.

Penulis: Sany Eka Putri
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved