Australia Sumbang Rp 2,5 Miliar untuk Pilot Project Madrasah Inklusi

SURYA.co.id | MALANG - Pemerintah Australia menyumbangkan Rp 2,5 miliar untuk pengembangan pilot project madrasah inklusi. Pilot project ini dilakukan di 5 daerah yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, banten, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Setiap daerah akan mendapatkan Rp 500 juta untuk pembinaan dan pendampingan 4 madrasah inklusi.

Hal ini dipaparkan Ratna Fitriani, Social Inclusion Adviser di kemitraan Australia dan Indonesia. Dirinya hadir bersama madrasah inklusi hadir untuk meluncurkan pilot project ‘Pengembangan Pendidikan Inklusif Di Madrasah’ di Gedung Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (UB), Senin (10/8).

Peluncuran dan konferensi ini merupakan kerjasama Pusat Studi & Layanan Disabilitas (PSLD), Pusat Studi Pesantren & Pemberdayaan Masyarakat (PSP2M) Universitas Brawijaya (UB) bekerjasama dengan Australian Agency for International Development (AusAID).

“Kemitraan pendidikan Australia Indonesia ingin menjangkau madrasah, karena selama ini pembinaan bagi pendidikan inklusif banyakpad sekolah umum dan masih sangat terbatas menjangkau madrasah,” ungkap Ratna.

Pengembangan pendidikan ini dilakukan dengan pemberian pelatihan dari sumber-sumber tingkat nasional dan provinsi dan dilakukan pembinaan dalam praktek pendidikannya.

Hal ini Ini jadi strategi dalam memenuhi keragaman peserta didik dan pemenuhan hak asasi manusia untuk mengakses pendidikan yang layak.
“Banyak madrasah yang belum tahu pasti penanganan inklusif dan masih mengandalkan dana mandiri untuk pemenuhan tenaga pendidiknya,” ujar Ratna

Ia mengharapkan dengan adanya pilot project ini, madrasah dapat menjadi sekolah percontohan untuk menangani siswa berkebutuhan khusus. Dalam konferensi itu turut hadir Slamet Thohari, perwakilan dari PSLD yang memaparkan banyaknya tindakan diskriminasi terhadap anak iklusif.

“Jumlah siswa inklusi yang menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi juga lebih sedikit, untuk itu saat ini mulai bermunculan sekolah dan perguruan tinggi untuk inklusi,” jelas Slamet.

Konferensi ini juga menghadirkan kepala sekolah MI Terpadu Ar Roihan Lawang, Lailil Qomariah. Madrasah ini telah menerima siswa inklusi sejak tahun 2008.

“Asalnya buka madrasah biasa, tapi saat pendaftaran ternyata ada anak berkebutuhan khusus yang kami atasi secara reguler, kemudian dari mulut ke mulut menyebar hingga saat ini kami mempunyai 30 siswa inklusi,” jelasnya.

Untuk memberikan fasilitas dan pendidikan yang memadai bagi pendidikan dan pendampingan bagi abk (anak berkebutuhan khusus), Lailil mengaku harus memberikan pelatihan dengan dana mandiri sekolah pada guru.

“Saat ini kami mempunyai 26 guru pendamping. Guru kami kursuskan sendiri, awalnya mereka guru biasa yang diminta menjadi GPK (Guru Pendamping Khusus). Pembelajaran mereka mulai tumbuh kembang siswa sampai jenis-jenis penanganannya,”paparnya.