Breaking News:

Komisi III DPR RI Dicurhati Hakim, Soal Dana Pensiun Tak Sampai 5 Persen

“Terus terang dari jaman dulu sampai sekarang, seperti ini kondisi pengadilan tinggi Surabaya. Apa yang sudah melekat disini, yaa inilah fasilitas

Penulis: Yoni
Editor: Yoni
istimewa
Para Hakim PT Surabaya mengajak foto bersama Adies Kadir dan para Anggota Komisi III DPR RI. 

SURYA.co.id|SURABAYA - Hari terakhir kunjungan anggota Komisi III DPR RI ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya, rupanya dijadikan ajang curhat bagi para hakim maupun pensiunan hakim untuk bertemu langsung dengan para wakil rakyat itu.

Mereka berharap, kunjungan Adies Kadir sebagai pimpinan kunjungan kerja gabungan anggota DPR dari Dapil Jatim ini, bisa membantu merealisasikan kebutuhan pengadilan tinggi yang boleh dibilang jauh dari kata layak.

Abdul Kadir, Wakil Ketua PT Surabaya mengatakan, jika kondisi Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri (PN) se-Jawa Timur, tidak pernah mengalami perubahan sejak jaman orba (orde baru). Terutama menyangkut fasilitas yang sudah melekat pada hakim.

“Terus terang dari jaman dulu sampai sekarang, seperti ini kondisi pengadilan tinggi Surabaya. Apa yang sudah melekat disini, yaa inilah fasilitas kita. Tidak pernah ada yang berubah ,” ujar Abdul Kadir menyampaikan uneg-unegnya, Jumat (7/8/2015).

Saat ini, PT Surabaya memang tidak memiliki ketua, karena ketua sebelumnya (Soemarno,red) telah memasuki masa pensiun.

Dalam beberapa bulan ini, PT dipimpin seorang wakil ketua. Dalam kunjungan itu, tiga anggota Komisi III lainnya, Taufiqul Hadi, Dossy Prasetyo Iskandar dan Wihadi Wiyanto, juga dicurhati oleh hakim senior yang telah pensiun.

Memang, mereka (pensiunan) diberi kesempatan oleh PT Surabaya untuk menghadiri acara dan melakukan dengar pendapat. Kesempatan ini, dipakai oleh para pensiunan hakim untuk menyampaikan keluhan yang selama ini dipendam.

“Mudah-mudahan, kunjungan ini bisa membawa perubahan. Kami titip pesan kepada Pak Adies dan kawan-kawan memohon untuk memperhatikan pengadilan juga teman-teman pensiunan. Terus terang dana pensiun mereka hanya tak kurang dari 5% dari gaji selama mereka menjadi hakim,” tuturnya.

Sementara itu, Adies Kadir mengakui jika dirinya bersama anggota Komisi III lainnya ingin meminta masukan dari hakim dan ingin meninjau langsung kondisi yang ada.

"Kami juga meminta saran dan masukan kepada para hakim Tinggi Surabaya terkait pembahasan RUU jabatan hakim yang tengah dibahas di Komisi III," tegasnya.

Untuk diketahui, pembentukan UU Jabatan Hakim merupakan amanat Pasal 19 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan itu menyebutkan hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman diatur undang-undang.

“(UU Jabatan Hakim) Ini mengatur bagaimana hakim sebagai pelaku utama kekuasaan kehakiman, bagaimana rekrutmennya, pembinaan, pengawasan, jaminan perlindungan keamanan, hak dan kewajibannya. Sebab, selama ini belum ada undang-undang yang mengatur khusus jabatan hakim,” sambungnya.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok
LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline
FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved