Pendidikan di Surabaya

Sekolah di Surabaya Masih Pakai Dua Kurikulum

"Kurikulum ini pemersatu bangsa. Kalau beda-beda, bukan kurikulum namanya," kata Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Saiful Rachman.

Sekolah di Surabaya Masih Pakai Dua Kurikulum
antara/syaiful arif
Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan melakukan proses belajar mengajar menggunakan kurikulum 2013 di SDN Jombatan III sebagai sekolah pengembangan dan percontohan K13 Jombang, Jawa Timur, Senin (8/12/2014). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di seluruh Indonesia. Kurikulum 2013 selanjutnya diperbaiki dan dikembangkan melalui sekolah-sekolah yang sejak Juli 2013 telah menerapkannya. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Hingga saat ini, Kurikulum 2013 (K-13) sudah berjalan selama tiga tahun. Namun, untuk tahun ajaran baru 2015/2016 ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) justru membuat regulasi baru terkait penanaman budi pekerti yang sejatinya juga tertuang dalam K-13.

Bagaimana selanjutnya nasib K-13 setelah dihentikan mendadak Kemendikbud?

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Saiful Rachman mengatakan, sampai saat ini tidak ada koordinasi dari pusat untuk membicarakan K-13. Sehingga masih ada dua kurikulum yang digunakan sekolah. Yakni Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 dan K-13.

Namun demikian, sekolah-sekolah telah memiliki koneksi langsung dengan pusat kurikulum (Puskur) Kemendibud. Sehingga mereka yang merasa mampu melakukan K-13 bisa mengajukan langsung ke pusat.

“Tapi malah membawa kesan setiap sekolah ini jalan sendiri-sendiri dengan memakai pola ini. Dinas Pendidikan di kabupaten/kota sendiri tidak akan tahu kalau tidak dilapori sekolah,” tutur Saiful ketika dihubungi, Selasa (28/7/2015).

Seperti diketahui, terdapat 1.053 lembaga sekolah di Jatim yang menjadi pilot project untuk melaksanakan K-13. Namun data ini terus berkembang seiring pengajuan yang dilakukan masing-masing sekolah.

Sebab, menurutnya satu-satunya yang mengikat dalam pendidikan itu adalah kurikulum dan harus bersifat nasional. “Kurikulum ini pemersatu bangsa. Kalau beda-beda, bukan kurikulum namanya,” ungkapnya kecewa.

Di sisi lain, pelaksanaan K-13 yang telah sampai pada tahun ketiga ini akan dihadapkan pada Ujian Nasional (unas).

Karena itu, pemerintah baik di kabupaten/kota maupun provinsi harus melakukan verifikasi lebih cermat sekolah mana saja yang benar-benar sudah melaksanakan K-13 dan yang belum.

“Disetujui menggunakan K-13 atau tidak itu baru bisa diketahui setelah statusnya di Dapodik (data pokok pendidikan) diizinkan atau tidak. Dan itu yang tahu dari setiap sekolah masing-masing,” tutur dia.

Halaman
12
Penulis: Sany Eka Putri
Editor: Yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved