Pendidikan di Surabaya

Para Kepala Sekolah Berharap Tetap Mendapat BOPDA

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Saiful Rachman, mengatakan pemprov Jatim tidak main-main untuk memegang kewenangan SMA/SMK.

SURYA.co.id | SURABAYA - Tak lama lagi, pengalihan SMA/SMK dari kewenangan pemerintah kota akan segera dialihkan ke pemerintah provinsi.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang (UU) 23 tahun 2014 yang berisikan tentang SMA/SMK akan dialihkan ke provinsi.

Para kepala sekolah di Surabaya berharap, BOPDA (Bantuan Operasional Daerah) untuk menunjang jalannya proses pendidikan tetap diberikan.

“UU kan memang harus dijalankan. Jadi harapnya ini tetap ada turun tangan dari daerah. Dan cukup lah rasanya para pemimpin itu peka dengan seperti ini,” terang Kepala SMAN 19 Surabaya, Zainuri, 23 Juli 2015.

Disinggung masalah sekolah kawasan, ia pun sangat menginginkan sekolah kawasan tetap diperdalam lagi dan tetap menjadi unggulan.

Walaupun di SMAN 19 ini selalu sepi peminat ketika PPDB (penerimaan peserta didik baru). “Saya rasa masih ada celah kok untuk pemkot agar tetap memberikan bantuan,” ungkapnya. Namun, salah satu SMAN yang menerapkan sekolah terbuka ini, SMAN 19 tetap akan menjalankan proses belajar mengajar untuk sekolah terbuka.

“Sekolah terbuka kan titipan dari pusat juga. Jadi nggak mungkin ikut dihapus. Karena sekolah terbuka kan memang untuk membantu mereka yang memiliki niat belajar di sekolah dengan keterbatasan ekonomi,” tambahnya.

Sementara, Kepala SMAN 1, Johannes Mardijono, juga mengatakan hal yang sama. “Kalau itu untuk meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik, kita kan hanya menjalankan amanah. Apapun itu, pasti kita siap,” terangnya.

Begitu juga dengan Khoiril Anwar, Kepala SMAN 15. Ia mengatakan, sangat berterima kasih apabila pemkot masih bisa mempertahankan sekolah kawasan atau mempertahankan SMA/SMK dibawah kewenangnya.

“Justru apresiasi kalau pemkot bisa mempertahankan apa yang sudah selama ini dilakukan pemkot tetap“Justru apresiasi kalau pemkot bisa mempertahankan apa yang sudah selama ini dilakukan pemkot tetap bertahan. Tapi sekali lagi, UU 23 ini kan juga peraturan. Ya dijalankan saja,” tuturnya yang juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMAN di Surabaya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Saiful Rachman, mengatakan pemprov Jatim tidak main-main untuk memegang kewenangan SMA/SMK yang akan dialihkan ke pemprov.

“Dari kami hanya ingin adanya pemerataan pendidikan di Jatim khususnya. Ketika sudah di provinsi, maka tidak lagi ada kota atau kabupaten yang minta diistimewakan. Yang namanya pendidikan itu adil dan untuk semua anak Indonesia,” tambah mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini.

Disinggung masalah BOPDA yang menjadi kekhawatiran siswa, ia menegaskan apabila anggaran untuk pendidikan dirasa sangat cukup. Karena Jatim sudah memberi anggaran Rp 3 triliun untuk pendidikan.

Penulis: Sany Eka Putri
Editor: Yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved