Gubernur Desak Menhub Beri Subsidi Penyeberangan Ujung-Kamal

SURYA.co.id | SURABAYA - Gubernur Jatim Soekarwo mendesak Pemerintah Pusat memberikan subsidi untuk angkutan penyeberangan dari Pelabuhan Ujung Surabaya ke Kamal Madura.

Desakan tersebut disampaikan, agar kapal penyeberangan tetap eksis dan tidak mati menyusul penghapusan biaya Jalan Tol Jembatan Suramadu (TJS) Rp 3.000 bagi kendaraan roda dua alias motor.

“Secepatnya surat usulan pemberian subsidi untuk kapal penyeberangan Ujung-Kamal akan saya ke Pak Menhub (Menteri Perhubungan). Saat tanggal 25 (Juni) beliau ke sini, hal itu akan sampaikan langsung,” ujarnya, kepada Surya, Senin (15/6/2015).

Menurut Pakde Karwo, pemberian subsidi bisa menjadi salah satu solusi, karena jika tidak ada penumpang maupun barang yang diangkut kapal fery Ujung-Kamal, maka untuk menanggung biaya operasional sehari-hari tentu sangat berat.

“Tapi kalau masih ada yang naik dan lewat, dengan adanya subsidi maka tarif menjadi lebih murah, seperti tol laut,” tegasnya.

Dengan motor gratis lewat Tol Surabaya, masyarakat dari Surabaya ke Madura atau sebaliknya tentu akan lebih banyak yang beralih menggunakan tol. Pilihan itu, kata Pakde tentu bisa dilarang, karena masyarakat mempertimbangan prinsip ekonomis.

Akibatnya tentu pelabuhan penyeberangan yang ada disi barat makin sepi. Makanya sebagai solusi, mereka perlu diberi subsidi.

“Tapi terkait berapa subsidi atau solusi lain yang akan diambil, nanti akan dilakukan pembahasan lebih lanjut,” pungkas Pakde Karwo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan Keputusan Presiden ( Kepres) untuk membebaskan biaya jalan Tol Jembatan Suramadu (TJS) bagi kendaraan roda dua mulai, Sabtu 13 Juni 2015 pukul 00.00 WIB. Keputusan tersebut diumumkan saat meresmian Jalan Tol Gempol-Pandaan, Jumat (12/6/2015).

Menurut Jokowi, pembebasan tarif TJS untuk roda dua disepakati setelah dirinya mendapat masukan berbagai pihak, termasuk Gubernur Soekarwo bahwa masyarakat pengguna mengeluhkan biaya tol Rp 3.000 tersebut.

Kata Jokowi, alasan utama menggratiskan kendaraan roda dua adalah agar biaya logistik yang ditanggung masyarakat bisa berkurang. Selain itu, dia berharap ada multiefek dari pembebasan biaya ini, yaitu menekan biaya logistik dan meningkatkan penghasilkan masyarakat sekitar.