Berita Madiun

Tol Mantingan - Kertosono Mandek Terkendala Pembebasan Lahan

Terbukti, untuk proses pelepasan hak atas lahan yang belum beres mencapai 1.218 bidang hingga kini tak kunjung diproses BPN Kabupaten Madiun.

SURYA.co.id | MADIUN - Kendati Presiden Joko Widodo telah mencanangkan percepatan pembangunan jalan tol Solo - Ngawi dan Groundbreaking Jalan Tol Mantingan - Kertosono (Manker) pada April 2015, tetapi proses pembebasan lahan tol di wilayah Kabupaten Madiun malah mandek total.

Hal ini paska perubahan peraturan pemerintah sejak Januari 2015, termsuk disebabkan berbagai teknis dan administrasi lainnya.

Terbukti, untuk proses pelepasan hak atas lahan yang belum beres mencapai 1.218 bidang hingga kini tak kunjung diproses BPN Kabupaten Madiun.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Pemkab Madiun yang juga mantan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Madiun, Sawung Rehtomo mengatakan pembebasan lahan menjadi kendala terbesar dalam pembangunan tol Manker (bentang tengah).
Menurutnya, dari total lahan sebanyak 1.704 bidang yang telah dibayar lunas, yang sudah dilakukan proses pelepasan hak dari pemilik ke pemerintah baru sekitar 486 bidang. Sisanya, 1.218 masih dalam proses dan belum dikerjakan sama sekali.

"Masalahnya dalam pelepasan hak, karena faktor administrasi dan teknis serta belum adanya data terkait sisa tanah pembebasan (terdampak). Untuk mengetahui sisa tanah terdampak harus dilakukan pengecekan yang diprakarsai BPN," terangnya.

Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan BPN Kabupaten Madiun, Muhammad Nurwathono mengakui proses pelepasan lahan tol belum maksimal. Pihaknya berdalih, BPN Kabupaten Madiun kekurangan blanko sertifikat.

Menurutnya, selama ini hanya diberi 750 lembar blangko. Jumlah itu tidak hanya untuk pembebasan tol saja, akan tetapi juga untuk mencukupi kebutuhan secara umum lainnya.

"Jadi jangan hanya bergantung BPN. Pokoknya, kalau SK dari Kanwil turun, P2T siap jalan. Kami minta proses pembebasan bisa segera berjalan, Kanwil secepatnya mengeluarkan SK itu. Prinsipnya kami tinggal menindaklanjuti kalau sudah ada SK itu," pungkasnya.

Penulis: Sudarmawan
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved