Berita Malang Raya

Dispenda Target Perolehan PBB Rp 5,8 Miliar

Kendala yang dihadapi karena pemilik tanah dan bangunan yang kebanyakan tidak berdomisili di Kota Batu

SURYA.CO.ID | BATU - Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Batu mentargetkan perolehan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Desa dan Perkotaan Tahun 2015 mencapai Rp 5.8 miliar.

"Rendahnya pencapaian PBB hingga bulan ini wajar karena Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke Pemerintah Desa dan Keluraham baru diserahkan akhir Februari 2015, sehingga akhir Maret lalu baru dilakukan pembayaran PBB," kata Kepala Bidang Penagihan Dispenda Kota Batu, Made Suardika , Rabu (22/4/2015).

Made Suardika mengatakan, untuk tahun ini jumlah Wajib Pajak (WP) di Kota Batu mencapai 94.777 jiwa. Jumlah WP tersebut dipastikan masih bisa berkembang seiring pertumbuhan penduduk dan investasi di Kota Batu.

Kendala yang dihadapi, menurut Made, berasal dari pemilik tanah dan bangunan yang kebanyakan tidak berdomisili di Kota Batu, terutama pemilik vila dan penjaga vila tidak bisa membayar PBB sebelum ada perintah dari majikannya.

Selain itu, ada puluhan WP yang mengadukan keberatan ke Dispenda karena nilai PBB yang harus dibayar dianggap terlalu tinggi. "Tentunya hal itu yang mengharuskan kami memberikan penjelasan mengapa tagihan PBB tinggi dan itu memerlukan waktu juga," ucap Made.

Lebih lanjut dijelaskan Made, potensi pendapatan PBB masing-masing kecamatan pada umumnya masih. Seperti di Kecamatan Batu yang potensinya mencapai sekitar Rp 2,7 miliar saat ini baru tercapai 10 persen.

Selanjutnya di Kecamatan Junrejo yang potensi PBB sebesar Rp 1,3 miliar dan baru terbayar 6.5 persen. Demikian juga di Kecamatan Bumiaji dengan potensi PBB mencapai Rp 1,7 miliar hingga kini baru tercapai 4,6 persen.

"Dengan kondisi tersebut, Dispenda sudah menyiapkan honor tambahan bagi petugas pendistribusian SPPT. Di harapkan seluruh SPPT sudah dibagi ke masyarakat sehingga sebelum jatuh tempo pencapaian PBB Kota Batu bisa mendekati 100 persen," tandas Made.

Sementara Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Batu, Lustion menambahkan, dari empat desa dan empat kelurahan di Kota Batu, warga Kelurahan Ngaglik yang paling patuh melunasi PBB.

Dan yang paling tidak patuh melunasi PBB yakni warga Kelurahan Songgokerto. Hal ini dikarenakan warga merasa keberatan dengan nilai PBB yang ditetapkan pemerintah.

"Atas pengaduan warga itu, kami sudah mengusulkan kepada Dispenda supaya dilaksanakan pendataan ulang tanah dan bangunan milik masyarakat. Dengan begitu potensi PBB Kota Batu bisa meningkat dan tidak memberatkan masyarakat," tutur Lustion.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok. LIKE Facebook Page www.facebook.com/SURYAonline FOLLOW www.twitter.com/portalSURYA

Penulis: Ahmad Amru Muiz
Editor: Wahjoe Harjanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved