Pemberantasan Korupsi

Kelamaan Tunggu Audit BPKP, Jaksa Hitung Sendiri Nilai Kerugian

“Kami akan melakukan terobosan itu untuk mempercepat proses penyidikan perkara korupsi," Kepala Kejati Jatim, Elvis Johnny.

Kelamaan Tunggu Audit BPKP, Jaksa Hitung Sendiri Nilai Kerugian
SURYA.co.id - Muhammad Taufik
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Elvis Johnny. 

SURYA.co.id | SURABAYA – Kendala yang sering dialami penyidik dalam menangani perkara korupsi adalah kepastian nilai kerugian negara. Karena harus menunggu hasil penghitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), proses pengusutan perkara korupsi kerap molor dan tak kunjung tuntas.

Untuk mengansipasi hal itu, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim membuat trobosan dengan cara melakukan perhitungan sendiri. Yakni mengalkulasi sendiri berdasar data-data dan alat bukti yang ditemukan untuk mengetahui nilai kerugian negara dalam perkara korupsi yang ditanganinya.

“Kami akan melakukan terobosan itu untuk mempercepat proses penyidikan perkara korupsi. Ada aturannya kok, dan itu tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” ungkap Kepala Kejati Jatim, Elvis Johnny, Jumat (10/4/2015).

Meski mengaku mengantongi dasar hukum yang jelas, menurut Elvis, tetap harus ada beberapa pertimbangan lain yang matang. “Azas kecepatan menjadi salah satu pertimbangan utamanya> Serta ada pertimbangan-pertimbangan lain yang akan kita lalui,” lanjutnya.

Dalam waktu dekat, janjinya, penyidik Kejati Jatim bakal mulai menerapkan system ini. Yakni melakukan audit sendiri untuk mengetahuhi nilai kerugian negara atas perkara korupsi yang sedang ditangani. “Terutama untuk kasus-kasus yang baru atau sedang ditangani sekarang ini. Seperti kasus dugaan korupsi di lingkungan Kadin misalnya, akan dihitung sendiri oleh penyidik nilai kerugian negaranya” tandas mantan Kajari Jember tersebut.

Dirinya sadar, bahwa menghitung sendiri nilai kerugian negara bakal menjadi celah yang kemungkinan dimanfaatkan oleh terdakwa dalam persidangan. Seperti yang pernah terjadi, ada beberapa perkara korupsi yang terdakwanya bisa lepas dari jeratan jaksa lantaran audit kerugian negara tidak dilakukan oleh BPKP.

Untuk itu, dia menyebut bahwa perhitungan harus dilakukan dengan seksama, serta mengantisipasi celah-celah yang kemungkinan ada. “Asal semua berdasar alat bukti yang kuat, celahnya bisa diatasi. Dan penghitungan sendiri oleh penyidik juga pernah dilakukan oleh beberapa kejaksaan lain di Indonesia, yang hasilnya bisa diakui dalam persidangan,” paparnya.

Selama ini, memang banyak perkara korupsi yang lamban prosesnya atau bahkan terkesan ngendon gaara-gara menunggu hasil audit BPKP. Seperti kasus dugaan korupsi Bea Tera SPBU yang ditangani Kejati Jatim sejak awal 2014 lalu, hingga sekarang tak kunjung tuntas karena penyidik masih menunggu hasil audit BPKP.

Tak hanya di kejaksaan, beberapa perkara korupsi yang ditangi polisi juga demikian kondisinya. Salah satunya, kasus dugaan korupsi di lingkungan Bawaslu yang ditangani Subdit Pidkor Polda Jatim. Meski kabar beredar di lingkungan Polda menyebut bahwa kasus ini sudah sangat kuat buktinya, bahkan penyidik dikabarkan sudah menyiapkan nama tersangka, tetap saja belum bisa berlanjut sampai sekarang karena hasil audit BPKP belum kelar.

Kendati demikian, Polda Jatim tetap bersabar menunggu hasil audit BPKP. Alasannya, polisi bukan ahli audit yang bisa melakukan audit sebagaimana kewenangan BPKP. “Penyidik (polisi) bukan ahli audit, jadi tidak boleh mengaudit sendiri,” jawab Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Awi Setiyono.

Untuk memastikan nilai kerugian negara, kata Awi, penyidik kepolisian tetap harus melibatkan auditor yang berkompeten. “Dalam penyidikan perkara korupsi, penyidik polisi tetap harus melibatkan saksi ahli auditor,” tandasnya.

Penulis: M Taufik
Editor: Yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved