Breaking News:

Jual Kayu Hutan Rp 1 Miliar, Sekarang Ijinnya Cukup di Kades

"Memang cukup besar, karena semangatnya memang untuk mendorong usaha kecil dan menambah perekonomian masyarakat," tegasnya.

Penulis: Mujib Anwar | Editor: Yoni
Jual Kayu Hutan Rp 1 Miliar, Sekarang Ijinnya Cukup di Kades
surya/m taufik
Kayu ilegal yang berhasil disita dari sindikat illegal logging antarkota, umat (5/7/2013).

SURYA.co.id |SURABAYA - Jabatan Kepala Desa (Kades) yang wilayahnya ada di sekitar hutan dipastikan makin bergengsi dan jadi rebutan.

Pasalnya, pemerintah pusat akan memberi kewenangan kepada mereka untuk menerbitkan ijin sertifikasi kayu yang diambil masyarakat atau industri kecil menengah (IKM), sebelum kayu asal hutan tersebut dijual ke luar daerah.

Demikian disampaikan Staf Ahli Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional Ida Bagus Putera Parthama, Jumat (20/3/2015), dalam rapat koordinasi percepatan pelaksanaan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) di Provinsi Jatim, di Hotel Pullman, Surabaya.

Menurut Ida, kebijakan baru tersebut merupakan perintah dari Presiden Jokowi terhadap Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Itu dilakukan, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar hutan. Namun, kewenangan pemberian sertifikat kayu atau SVLK dari desa, dibatasi maksimal hanya untuk usaha yang produksinya 2.000 meter kubik per tahun.

"Di atas itu, sertifikatnya dikeluarkan oleh Bupati setempat," ujarnya, kepada Surya.

Meski dibatasi 2.000 meter kubik, jika per meter kubik kayu harganya misalnya Rp 500.000, maka sertifikat kayu yang dikeluarkan Kades untuk setiap IKM tembus Rp 1 miliar.

"Memang cukup besar, karena semangatnya memang untuk mendorong usaha kecil dan menambah perekonomian masyarakat," tegasnya.

Saat ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah membuat draft Peraturan Menteri (Permen). Ida yakin, tahun 2015 ini Permen tersebut sudah resmi diberlakukan.

"Dengan begitu, per 2016 sudah tidak boleh lagi ada kayu ilegal yang beredar di pasaran. Semua harus ada ijin dan sertifikasinya," tandasnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved