Ribuan Rakyat Miskin di Kabupaten Malang Tunggu Jatah Beras dari Bulog

SURYA.co.id | MALANG -Rakyat miskin se-Kabupaten Malang tak kunjung menerima beras murah jatah dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) ke pemerintah daerah.

Penyebabnya, penyaluran beras untuk warga miskin di Kabupaten Malang sampai saat ini belum dilakukan karena masih proses verifikasi data di tingkat kelurahan dan desa.

"Jadwal penyampaian verifikasi data sampai hari ini, Jumat (6/3/2015) ke Pemkab Malang," jelas Agung Purwanto, Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Malang kepada SURYA di Gedung DPRD.

Menurut dia, pelaksanaan verifikasi data sosialisasi di tingkat provinsi baru dilakukan 24 Februari 2015 lalu. Berikutnya, pada 27 Februari 2015, pemkab mengumpulkan para camat dan diberi waktu validasi data sampai Jumat (6/3/2015).

Menurut Agung, Kabupaten Malang mendapat kuota raskin 147.212 RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat). Kuota itu sama dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Validasi data dilakukan karena diperkirakan ada perubahan data penerima manfaatnya. "Misalkan ada yang meninggal atau sudah 'naik kelas' sehingga tidak bisa dapat raskin. Itu kan perlu dimusyawarahkan di tingkat desa/kelurahan. Kalau kuotanya tetap," jawab Agung.

Hasil verifikasi yang sudah lengkap dikirim desa ke kecamatan dan berikutnya ke pemkab. "Yang sudah mengirimkan hasil verifikasinya adalah Kecamatan Ampelgading," katanya.

Jika semua sudah selesai, baru dikirimkan datanya ke Bulog untuk menurunkan raskin. Jatah raskin per RTS-PM sebanyak 15 kg dengan harga per kg Rp 1600. Diterangkan, jumlah terbesar penerima raskin adalah Kecamatan Poncokusomo sebanyak 8.721 RTS-PM dan terkecil adalah Kecamatan Kromengan sebanyak 1.876 RTS-PM.

Firmando Matondang, Camat Wajak, menjelaskan, hasil verifikasi raskin di 11 desa sudah dikirim ke pemkab dan dua desa selesai pada Jumat. "Mungkin ya Senin baru dikirim hasilnya ke pemkab. Yang meninggal, yang pindah ya pasti diganti. Tapi kuotanya tetap," jelas Firmando.