Bupati Banyuwangi Berharap Moratorium PNS Tidak Untuk Semua Daerah

SURYA Online, BANYUWANGI - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berharap keputusan pemerintah memberlakukan moratorium perekutan pegawai negeri selama lima tahun ke depan tidak berlaku secara keseluruhan.

Hal ini didasari pada kebutuhan pegawai masing-masing daerah yang tidak sama satu sama lainnya.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Minggu (2/11/2014) mengatakan moratorium PNS diambil pemerintah karena ada permasalahan anggaran di daerah-daerah.

Padahal, daerah harus menyiapkan belanja rutin berupa gaji, plus gaji ke-13 serta anggaran untuk kenaikan gaji PNS yang rata-rata mencapai 6 persen setiap tahunnya.

Meski demikian, Anas menilai Pemerintah tidak menyamakan semua daerah bermasalah dan kelebihan jumlah PNS. "Moratorium tidak harus semuanya," kata Anas.

Anas menambahkan, kebutuhan PNS baru di Banyuwangi mungkin tidak sama dengan daerah lain.

Untuk Banyuwangi, Anas menyebut jumlah PNS untuk tenaga kesehatan masih kurang.

"Tiap tahun, ada sekitar 800 PNS yang pensiun di Kabupaten Banyuwangi. Kalau dihitung, 800 orang kali lima (tahun) jumlahnya akan sangat banyak," ucapnya.

Meski menyatakan ada pos kerja yang kekurangan jumlah PNS, Anas mengatakan ada beberapa kantor yang belum efisien karena jumlah PNSnya terlalu banyak.

Untuk itu, Pemkab Banyuwangi akan terus melakukan pembenahan agar sistem kerja dan kinerja PNS berjalan dengan baik dan optimal.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok
LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline
FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA