Satu CV Kuasai 4 Proyek Bernilai Miliaran di Mojokerto

SURYA Online, MOJOKERTO - Aroma kejanggalan terasa saat ditemukan adanya satu CV mengangkangi empat proyek besar sekaligus di Kota Mojokerto. Satu rekanan ini menguasai empat proyek vital sekaligus. Semua proyek bernilai miliaran rupiah itu adalah berada di lingkungan Pemkot Mojokerto.

Dalam situs resmi lelang LPSE Pemkot Mojokerto, disebutkan bahwa ada sejumlah pemenang lelang Tahun Anggaran 2014. Salah satu yang mencolok adalah CV Karya Mulia, rekanan pemkot yang berdomisili di kota setempat. Yang mengagetkan, CV ini memenangi empat proyek sekaligus. Nilai proyek terbilang fantastis.

Proyek-proyek tersebut sebagaimana tertera dalam situs LPSE, yakni pembangunan gedung Perpustakaan dan Arsip oleh CV Karya Mulia pagu Rp 2,09 miliar dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Rp 2,09 M. Kemudian kembali akan mengerjakan pembangunan gedung Puskesmas Pembantu Balongsari dengan pagu Rp 500 juta.

Pembangunan lanjutan itu oleh CV ini berlaku HPS sebesar Rp 499,3 juta. Kemudian pembangunan Gedung Inspektorat dengan pagu Rp 2,2 M dan HPS Rp 2,2 M. Selain itu pembangunan SDN Wates dengan Pagu Rp 700 juta dengan HPS Rp 673,1 juta. Kenyataan satu CV mengangkangi empat proyek besar ini mengundang cibiran sejumlah pengusaha jasa kontruksi yang lain.

Mereka menengarai ada dugaan permainan untuk menguntungkan pihak tertentu. "Kalau sampai ada satu CV memenangi empat tender sekaligus itu merupakan sesuatu yang luar biasa dan layak dicermati. Penegak hukum dan yang berkompeten mencermati betul," ucap salah satu pelaku konstruksi.

Dia mempertanyakan sistem pemenang lelang pada Unit Lelang Pengadaan (ULP) di Pemkot Mojokerto tersebut. Harus memberikan penjelasan khusus. Menurutnya, tidak ada dalam sejarah satu CV bisa dapat empat proyek sekaligus dari pemerintah.

Saat dikonfirmasi, pihak CV Karya Mulia, Karyono menolak jika ada permainan dalam pemenangan proyek untuk dirinya. Dia juga membantah adanya pengaturan tender. "Tidak benar ada atur-aturan. Bahkan proyek yang kini kami kerjakan cenderung merugi. Demi menjaga kualitas, sampai rela menggunakan besi ulir untuk tulang cor bangunan. Padahal, speknya menggunakan besi biasa," katanya.

Semua alur tender dan pengerjaan proyek dilakukan dengan mekanisme yang benar. Meski demikian, Ketua DPRD Kota Mojokerto Yunus Suprayitno mengaku akan mencermati pelaksanaan proyek tersebut. "Itu proyek bersumber dari APBD. Harus dilakukan kontrol yang ketat. Termasuk peran aparat untuk melakukan fungsi pengawasan yang sama karena rawan terjadi korupsi," tegas Yunus Suprayitno.

Yang paling rentan adalah dalam penyelewengan spesifikasi proyek. Jangan sampai ada praktik pat gulipat, rekayasa, dan permaianan sehingga satu CV memenangi proyek. Tidak juga kemudian pelaksana menghalalkan segala cara untuk mengeruk keuntungan pribadi. "Ini jangan sampai terjadi," kata Yunus.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Effendi saat dikonfirmasi atas proyek-proyek itu mengaku tak tahu. "Itu urusannya LPSE. Saya tak tahu," katanya.