Anggota Dewan Pendidikan Tak Digaji, Ini Jawaban Tim Seleksi

Menurutnya, seleksi dewan pendidikan tak bisa disamakan dengan komisi pelayanan publik (KPP) ataupun komisi informasi.

Anggota Dewan Pendidikan Tak Digaji, Ini Jawaban Tim Seleksi
ilustrasi

SURYA Online, SURABAYA - Protes Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) atas proses rekrutmen Dewan Pendidikan Surabaya  ditanggapi santai anggota tim seleksi Prof Zainuddin Maliki.

Menurutnya, seleksi dewan pendidikan tak bisa disamakan dengan komisi pelayanan publik (KPP) ataupun komisi informasi.

"KPP dan Komisi Informasi itu digaji dan mendapat anggaran APBD Jatim. Sementara dewan pendidikan ini volunteer (relawan) dan anggaran belum tentu ada," kata Zainudin kepada SURYA Online, Selasa (9/9/2014).

Zainuddin justru salut dengan para peserta yang mau mendaftar meski tidak ada jaminan mereka akan mendapatkan materi dari kegiatannya.

Meski tidak melalui proses laiknya KPP maupun komisi informasi, Zainuddin menjamin prosesnya akan fair dan transparan.

Selain melihat curiculum vitae dan portofolio peserta, pihaknya juga akan meminta peserta mempresentasikan visi dan komitmennya masuk dewan pendidikan.

Dari sinilah, akan terlihat peserta-peserta yang serius mengabdikan dirinya untuk peningkatan mutu pendidikan di Surabaya.

Disinggung tentang keterlibatan ombudsman republik indonesia (ORI) perwakilan Jatim dan komisi pelayanan publik sebagai tim seleksi, menurut Zainuddin tidak akan mengubah fungsi kedua lembaga tersebut.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya ini justru heran dengan polemik yang muncul dalam proses seleksi dewan pendidikan surabaya.

"Di daerah lain adem ayem itu, gak ramai-ramai seperti ini. Ada apa dengan Surabaya kok jadi ramai. Padahal ini kan mencari relawan," tegasnya.

Penulis: Musahadah
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved