Breaking News:

Sewindu Lumpur Lapindo

Korban Lumpur Lapindo Bingung Nyoblos

Mereka ini tidak mendapat TPS. Bahkan belasan ribu dari mereka tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

antara
Sejumlah patung dipasang di tanggul penahan lumpur panas lapindo, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (28/5/2014) . Korban lumpur memasang 100 patung sebagai bentuk peringatan 8 tahun semburan lumpur panas Lapindo yang hingga kini belum belum berhenti. 

SURYA Online, SIDOARJO - Belasan ribu warga korban lumpur masih bingung di tempat pemungutan suara (TPS) mana akan akan mencoblos saat pemilihan presiden (Pilpres), Juli 2014 mendatang.

Mereka ini tidak mendapat TPS. Bahkan belasan ribu dari mereka tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Ribuan warga lain, namanya masih masuk DPT di TPS desa asal mereka.

Namun mereka ini sudah meninggalkan desa itu dan hidup berpencar di tempat tinggal sementara atau pengungsian.

Berdasarkan pemutakhiran data pemilih yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo, per Mei 2014, pemilih di empat desa dicatat nol.

Keempat desa tersebut memang telah hilang terkubur lumpur. Terdiri Jatirejo, Reno Kenongo, Siring, Kecamatan Porong.

Satu lagi, Desa Kedung Bendo, yang masuk Kecamatan Tanggulangin. 

Pemilik hak pilih dari empat desa, yang diperkirakan mencapai 15.000 lebih terancam tidak menggunakan hak pilih.

Di luar empat desa, ada dua desa lain, yang ribuan warganya terancam tidak bisa menggunakan hak pilih.

Kedua desa itu adalah, Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin dan Desa Mindi Kecamatan Porong.

Di sini 8.000 warga masuk DPT dan TPS-nya pun masih tercatat di KPU.

Persoalannya, kedua desa ini sudah kosong, karena ditinggalkan warganya yang berpencar mencari rumah baru.

Edeh (54), korban lumpur asal Kedung Bendo mengaku hingga kini belum mengetahui, apakah dirinya bisa mencoblos saat pilpres nanti.

“Pengalaman pemilu lalu, saya  tidak bisa nyoblos,” jelasnya.

Janda dua anak itu sudah lima tahun terakhir mengontrak rumah di Desa Jimbaran Kulon, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo. Namun  KTP Edeh tetap Kedung Bendo.

Ia dan warga lumpur memang diminta tidak ganti KTP. Sebab perubahan data kependudukan, bisa membuatnya sulit bahkan kehilangan ganti rugi dari Lapindo.

“Jadi KTP saya tetap KTP Kedung Bendo,” kata Edeh kepada Surya, Kamis (29/5/2014).

Di lingkungan barunya, Edeh sempat ingin mencoblos. Tapi petugas tidak mau menerimanya, karena namanya tak ada di DPT.

Juga tidak masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK), daftar pemilih susulan bagi warga yang belum masuk DPT.

“Tidak bisa (nyoblos). Katanya karena saya bukan penduduk situ,” tambahnya. (idl/ben)

Sumber: Surya Cetak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved