Calon Presiden 2014

Purnawirawan TNI Tidak Wajib Dukung Capres Bekas TNI

"Kalau dia sudah pensiun, hak konstituen masing-masing memilih siapa saja," ungkap Luhut di Kendari, Jumat (23/5/2014).

Purnawirawan TNI Tidak Wajib Dukung Capres Bekas TNI
foto/antara
Luhut Panjaitan.

SURYA Online,KENDARI- Pendukung pasangan capres dan cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan, purnawirawan TNI tidak memiliki kewajiban untuk mendukung calon presiden dari eks TNI.

Oleh karena itu, menurut dia, tidak ada paksaan bagi purnawirawan TNI untuk mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 9 Juli mendatang.

"Kalau dia sudah pensiun, hak konstituen masing-masing memilih siapa saja," ungkap Luhut di Kendari, Jumat (23/5/2014).

"Ada senior kami purnawirawan jenderal mantan KSAD menyatakan heran kalau ada purnawirawan masih memilih eks TNI yang dipecat. Dari TNI saja dipecat, masa mau jadi presiden?” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Luhut juga mengatakan, tim pendukung Jokowi-JK menargetkan perolehan suara sampai 70 persen di wilayah timur Indonesia. Target tersebut cukup rasional, lanjutnya, karena figur Jusuf Kalla merupakan simbol wilayah timur Indonesia.

"Ketokohan Jusuf Kalla, juga tandem Jokowi-JK, terasa memenuhi harapan publik luas karena karakter keduanya yang disiplin, tegas, dan pekerja keras. Beberapa hari saya di Kabupaten Wakatobi, tidak mendengar orang yang menginginkan presiden dan wakil presiden selain Jokowi-Jusuf Kalla," imbuhnya.

Dia mengklaim, wilayah timur Indonesia diprediksi sebagai lumbung suara pasangan yang diusung PDI-P, Nasdem, PKB, dan Partai Hanura tersebut.

Sementara itu, Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sulawesi Tenggara Hugua yang ikut mendampingi Luhut Panjaitan mengatakan, pasangan Jokowi-JK adalah sosok yang sudah teruji kepemimpinannya.

"Jokowi mantan Wali Kota Solo, Gubernur DKI, sedangkan Jusuf Kalla tokoh politik nasional, pengusaha sukses, dan mantan wakil presiden. Usungan kepada pasangan Jokowi-JK oleh PDI-P, PKB, Nasdem, dan Hanura," ujar Hugua.

Dukungan ini cukup beralasan, tambahnya, karena diyakini mampu membawa perubahan untuk bangsa.
Dalam jawabannya, Jumat, utusan Vatikan menyatakan, komite telah menggunakan penalaran yang ceroboh. Menurut Vatikan, logika yang dipakai komite menempatkan seolah-olah semua imam yang memberikan pelayanan di seluruh dunia terikat secara hukum dengan Vatikan.

Meski demikian, Vatikan menyatakan punya tanggung jawab secara tidak langsung untuk memastikan konvensi anti-kekerasan ditaati oleh 440.000 imam di seluruh dunia. Namun, tanggung jawab ini tak sampai pada tataran kendali hukum.

"Kami tidak meminta Takhta Suci bertanggung jawab atas setiap orang Katolik. Namun, (kami katakan) Takhta Suci tak menjalankan kendali atas beragam perilaku yang signifikan di luar empat penjuru Vatican City," tepis Gaer.

Vatikan menyatakan, laporan komite ini tak secara eksplisit menyebutkan apakah pemerkosaan dan pelecehan seksual merupakan bentuk kekerasan sehingga muncul tuduhan pelanggaran konvensi ini.

PBB, kata Vatikan, hanya membuat asumsi mendasar secara implisit bahwa setiap pelecehan seksual setara dengan penyiksaan, sebuah asumsi yang tak tercakup dalam konvensi. Pendapat ini, menurut anggota panel anti-kekerasan PBB, sudah dimentahkan oleh hukum internasional.

"Kami tidak mengatakan setiap pelecehan seksual setara dengan bentuk penyiksaan. Kami perlu melihat keadaan (perkaranya). Yang dipersoalkan di sini adalah tanggung jawab negara," kata Ketua Komite Claudio Grossman. "Negara harus terkena tanggung jawab ketika tak ada pencegahan atau penyidikan dan hukuman."

Pada 2001, meminta para uskup dan jajarannya mengirimkan laporan kasus penyimpangan seksual para imam ke Roma untuk ditelaah. Temuan yang didapat, para imam pelaku paedofilia hanya berpindah dari satu keuskupan ke keuskupan lain alih-alih mendapat sanksi dari Vatikan atau berhadapan dengan penyidikan hukum.

Kemudian pada 2010, Vatikan memperbarui kebijakan itu dengan mengatakan kepada para uskup dan pemuka gereja bahwa mereka harus melaporkan kasus-kasus pelecehan yang kredibel, bila diminta oleh aparat hukum setempat.

Editor: Yoni
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved