Siapkan Infrastruktur Pendukung Kebijakan Parkir Berlangganan

News Analysis
Said Sutomo
Ketua YLKI Jatim

SURYA Online, SURABAYA - Pelanggaran lain yang sangat fatal adalah tidak adanya informasi lokasi parkir berlanggan.

Ketiadaan informasi ini membuat masyarakat buta terhadap hak-haknya.

Memasang papan pengumuman di lokasi parkir berlangganan itu kan mudah dan sudah menjadi kewajiban pemerintah. Tetapi, mengapa kok sampai tidak dilakukan.

Saya sendiri heran dengan pola pikir pemerintah yang tidak menyiapkan infrastruktur guna menunjang kebijakan mereka sendiri.

Selain itu juga, masyarakat tidak pernah tahu apa yang menjadi hak-hak mereka yang lain setelah membayar parkir berlanggan.

Misalnya, apakah ada proteksi dari asuransi kalau ada kehilangan?

Setahu saya parkir berlangganan menyertakan asuransi untuk memproteksi hak masyarakat.

Ini kan lucu. Seharusnya, pemerintah juga harus berani menanggung risiko kehilangan yang diderita masyarakat.

Jangan hanya pintar menarik pungutan ke masyarakat, namun lupa ada kewajiban di dalamnya. Kalau tidak ada proteksi, ya lebih baik tidak perlu ada kebijakan ini.

Terakhir, saya juga menyoroti kesejahteraan petugas parkir. Informasinya, mereka ini hanya diupah Rp 700.000 perbulan.

Upah itu sangat minim dan tidak layak. Tidak sepadan dengan risiko pekerjaan.

Seharusnya, mereka diupah berdasarkan UMK. Kalau sampai tidak, berarti pemerintah melanggar undang-undang. Bisa pidana ini.

Ini adalah lingkaran setan. Jadi, jangan berharap petugas parkir tidak menarik ongkos parkir lagi.

Lha wong upah mereka sangat rendah. Mana mungkin mereka bisa hidup dengan upah sekecil itu.

Akhirnya kan mereka menarik ongkos parkir untuk menutupi kebutuhan hidup.

Pemerintah harus berkaca dari semua permasalahan ini. Setiap kebijakan sudah seharusnya dianalisa dari berbagai sudut.

Jangan cuma kepingin segera memenuhi target pendapatan. Cobalah memperhatikan faktor lain yang juga sangat penting. (idl/ben)