Pupuk Langka, Disperta Ngawi Salahkan Kebijakan Pusat

SURYA Online, MADIUN - Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura (Disperta) Pemkab Ngawi justru menyalahkan masalah kelangkaan pupuk disebabkan kebijakan pemerintah pusat.

Alasannya, karena terjadi pengurangan kuota untuk jatah petani wilayah Kabupaten Ngawi.
Padahal, kelangkaan pupuk di Kabupaten Ngawi sudah terjadi sepekan kemarin dan sudah dikeluhkan kalangan petani.

"Kelangkaan itu dampak kebijakan pusat. Karena ada kebijakan menurunkan alokasi dan kuota pupuk. Ini terjadi merata di seluruh wilayah bukan hanya di Ngawi," terang Bidang Produksi Dinas Pertanian Tanam Pangan dan Holtikultura Ngawi, Yuliastuti kepada Surya, Rabu (12/3/2014).

Selain itu, Yuliastuti mengungkapkan jika kebijakan di lapangan ada penurunan jatah pupuk untuk petani di Kabupaten Ngawi. Bahkan jatah alokasi itu, tergolongan cukup drastis yakni turun mencapai  41.534 ton Tahun 2014 ini.

"Dibanding jatah Tahun 2013 turun drastis, tahun kemarin jatahnya sebesar 139.263 ton. Sekarang hanya dapat jatah 97.729 ton. Sehingga ada penurunan sampai sekitar 25 persen itu," imbuhnya.

Sementara rinciannya jatah pupuk untuk wilayah Kabupaten Ngawi itu diantaranya
pupuk Urea sebanyak 29.385 ton,  pupuk ZA sebanyak 23.151 ton, pupuk SP 36 sebanyak 9.249 ton, pupuk NPK sebanyak 19.330 ton dan pupuk organik sebanyak 19.270 ton.

Kondisi ini berbalik dibandingkan rencana definitif kebutuhan kelompok tani yang diajukan sebelum terealisasi. Yakni Pupuk Urea sebanyak 47.565 ton, Za sebanyak 28.572 ton , SP 36 sebanyak 17.272 ton, NPK 44.061 ton, organik sebanyak 66.148 ton.

"Kalau permintaan kami dipenuhi semuanya kami yakin tak ada kelangkaan dan keluhan petani itu. Kalau permintaan kami sebanyak itu, tetapi kalau pusat hanya menyetujui sebesar 97.729 ton itu kebijakan dan keputusan pusat," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah petani asal Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi mengeluhkan kelangkaan pupuk sejak sepekan lebih sejak menjelang memasuki masa tanam kedua.