Gandeng Kejati Bawaslu Bentuk Gakkumdu

Menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 9 April 2014, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim bekerjasama dengan Kejati Jatim.

SURYA Online, SURABAYA - Menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 9 April 2014, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim bekerjasama dengan Kejati Jatim membentuk Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) di seluruh Jatim. Sentra ini memantau sekaligus menindak adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan pileg nanti.

Ketua Bawaslu Jatim, Sri Sugeng Pudjiatmoko menjelaskan, pihaknya baru saja memberikan pembekalan dan koordinasi pada kejaksaan terkait pemantauan pemilu legislatif nanti.  "Dari kejaksaan juga diikuti seluruh kejari di Jatim," jelasnya kepada wartawan di Kejati Jatim, Kamis (30/1/2014).

Dipaparkan, pertemuan dengan korps adhyaksa itu sangat penting untuk memantapkan koordinasi dalam pembentukan sentra gakkumdu di kantor Bawaslu Jatm dan Panwaslu se-Jatim. Nantinya ada 39 sentra gakkumdu yang ditempatkan di tiap kantor panwaslu selama penyelenggaraan pileg.
"Pembentukan sentra gakkumdu ini memang sesuai perintah UU No 8/2012 tentang pemilu anggota DPR, DPRD tingkat 1 dan 2 serta DPD," tegasnya.

Pada sentra gakkumdu yang merupakan posko di tiap panwaslu ini, nantinya akan tergabung petugas dari panwas, ditambah jaksa dan polisi. Tiap-tiap sentra itu akan menampung adanya pelanggaran terkait pemilu. Hanya saja, dalam pelanggaran pemilu ini nanti harus dipilah, mana perkara yang sifatnya administratif biasa atau yang bisa dibawa ke pengadilan.

"Kalau tentang pelanggaran hukum, tentu dari penegak hukum, termasuk jaksa, yang akan memprosesnya," katanya.

Dia juga menambahkan, dalam pelanggaran pemilu yang diproses hukum, maka pihaknya tetap berpedoman pada UU No 8/2012, bukan lagi KUHAP. Pada UU baru itu, proses peradilan harus berjalan cepat dan tak lebih dari 45 hari. Ini berbeda dengan patokan pada KUHAP, dimana proses peradilan bisa selesai berbulan-bulan.

"Jadi dalam 45 hari harus tuntas. Proses mulai dari panwas sekitar 5 hari, lalu polisi 14 hari dan jaksa sekitar 5 hari. Baru setelah itu diproses di pengadilan," pungkasnya.

Penulis: Sudharma Adi
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved