Breaking News:

Ketua BNN Desak Bandar Narkoba Dijerat Pasal Pencucian Uang

Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komjen Pol Anang Iskandar minta para penegak hukum untuk menghukum bandar narkoba seberat-beratnya.

Ketua BNN Desak Bandar Narkoba Dijerat Pasal Pencucian Uang
surya/sudarmawan
BEBAS NARKOBA - Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komjen Pol Anang Iskandar usai memberikan pemaparan penanganan 4.000 pecandu narkotika memberikan tanda tangan dukungan program bebas narkoba dan tes urine bagi 1.500 peserta di Asrama Haji Kota Madiun, JL Ringroad, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Selasa (28/1/2014).

SURYA Online, MADIUN - Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komjen Pol Anang Iskandar meminta para penegak hukum untuk menghukum para bandar narkoba dengan hukuman seberat-beratnya.

Salah satunya dengan menjerat para bandar itu, menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang. Pasalnya, hal itu akan menyebabkan bandar narkoba dimiskinkan agar tidak bisa mengatur penjualan narkoba saat mendapatkan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di seluruh Indonesia.

"Kasus peredaran narkoba masih tinggi sebagai akibat dari bandar-bandar narkoba itu tidak dihukum dengan tindak pidana pencucian uang. Sehingga duitnya masih ada dan bergerak di kendalikan dari dalam Lapas. Kalau duit bandar habis maka mereka tak bisa mengendalikan penjualan dari dalam penjara," terangnya kepada Surya, Selasa (28/1/2014) di sela-sela acara Deklarasi Anti Penyalahgunaan Narkoba Dalam Mendukung Indonesia Bebas Narkoba 2015 yang dilaksanakan di Asrama Haji Kota Madiun, JL Ringroad, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.

Selain itu, Anang meminta memisahkan pengguna dan bandar. Jika bandar dijerat dengan pasal berlapis yakni kepemilikan dan peredaran narkoba serta pasar tindak pidana pencucian uang, maka 4 juta pecandu narkoba di Indonesia akan diberi hukuman rehabilitasi. Alasannya, hukuman rehabilitasi lebih berat bagi pengguna narkoba daripada di penjara.

"Para pengguna itu tidak khawatir dihukum penjara. Hukuman rehabilitasi itu jauh lebih berat daripada dimasukkan penjara. Kalau dipenjara kebutuhan mereka akan terpenuhi karena tidak dipisahkan dengan bandar di dalam penjara itu, menimbulkan transaksi dan pasar baru," imbuhnya.

Lebih jauh Anang meminta para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa penuntut umum sampai hakim untuk tidak menggunakan paradigma lama dalam memberikan hukuman kepada para pecandu narkoba.
Pasalnya, mulai tahun ini akan dilaksanakan perubahan paradigma dalam menangani para pecandu yakni mereka tidak akan dipenjara akan tetapi akan direhabilitasi.

"Ini sesuai undang-undang. Itu sebabnya kami mendorong kepada masyarakat untuk lapor ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bagi para pecandu, jika kawatir ditangkap petugas," tegasnya.

Sedangkan jumlah IPWL di Indonesia kata Anang masih tergolong minim. Pasalnya, baru ada sekitar 200 tempat. Khusus wilayah Madiun baru hanya ada satu institusi. Hal inilah yang mendorong IPWL yang sudah digagas sejak Tahun 2013 itu masih sepi laporan dan pengaduan.

"Termasuk masalahnya pecandu masih takut saat mau lapor. Kalau 4 juta pecandu tak dikeroyok bareng-bareng semua instansi maka tidak yakin 2015 akan bebas narkoba meski semangatnya tetap harus dipelihara. IPWL selama 2013 belum laku atau tak ada yang lapor karena pecandu selama ini lebih suka dipenjara daripada direhabilitasi," ungkapnya.

Sementara mengenai semangat dan rencana Tahun 2015 bebas narkoba, Anang belum meyakininya. Alasannya, paradigma penanganan baru dilaksanakan mulai Tahun 2014 ini. Selain itu, jika berkaca pada kasus sejumlah negara lainnya penanganan dengan paradigma baru itu, baru bisa dirasakan penurunan pecandunya bisa menurun drastis selama 10 tahun.

"Kalau 2015 bersih, itu semangatnya yang harus dijaga. Saya yakin dengan paradigma baru 10 tahun mendatang dari 4 juta penderita (pecandu) akan tinggal 10 persen jika menggunakan paradigma baru itu. Sekarang tahun merubah paradigma jangan sampai bandar dan pecandu dijadikan satu dalam tahanan karena akan memicu adanya pasar baru," pungkasnya.

Sementara dalam acara itu, diikuti sekitar 1.500 peserta mulai dari kalangan pejalar, tokoh masyarakat, tokoh agama, toko organisasi, sejumlah instansi di wilayah Kota Madiun, anggota Polri, TNI AD maupun AU serta sejumlah pejabat utama di sejumlah Polres di wilayah eks Karesidenan Madiun. Usai acara pemaparan mereka diminta mengikuti tes urine yang dibagi menjadi 2 ruang pengambilan sampel urine serta menandatangani dukungan untuk program bebas narkoba itu.

Penulis: Sudarmawan
Editor: Heru Pramono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved