UU Intelijen Faktor Merosotnya Kemerdekaan Pers

SURABAYA I SURYA Online - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menengarai keberadaan Undang undang Nomor 17/2011 tentang Intelijen menjadi penyebab merosotnya peringkat kemerdekaan pers di Indonesia di mata dunia, dari peringkat 117 kini merosot menjadi peringkat 146. Posisi ranking kemerdekaan press disusun oleh Reporters Without Borders, sebuah lembaga masyarakat sipil berbasis di Paris. Ironisnya, peringkat Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Filipina yang berada di posisi 140. Padahal Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki undang-undang tentang pers. Sebaliknya Filipina memberlakukan Lesje Majesete atau UU yang membelenggu kebebasan pers. "Masih banyak kekerasan fisik hingga pembunuhan yang dialami pers. Selain itu lahirnya UU tentang Intelijen Negara melahirkan sejumlah ancaman bagi jaminan kebebasan sipil, perlindungan hak asasi manusia, dan kebebasan pers," kata Andreas Wicaksono, Koordinator Advokasi LBH Pers dalam pernyataan persnya di kantor LBH Pers, Selasa (31/1/2012). Saat ini, sejumlah pihak yang tergabung dalam Koalisi Advokasi UU Intelijen Negara mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas sejumlah pasal dalam UU Intelijen yang dianggap bermasalah. "LBH Pers Surabaya memberikan dukungan penuh terhadap upaya uji materi yang diajukan Koalisi Advokasi UU Intelijen Negara, dan berharap Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan tersebut," tegas Andreas. Beberapa pasal di dalam UU Intelijen yang dinilai mengancam kemerdekaan pers, diantaranya, Pasal 1 ayat (6) bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945, pengertian mengenai rahasia intelijen yang dikonstruksikan di dalam pasal ini, potensial menghambat hak warga negara untuk mendapatkan informasi. Pasal bermasalah lainnya, Pasal 26 jo. Pasal 44 dan Pasal 45 yang memberikan ancaman serius terhadap warga negara, karena setiap orang yang dianggap melakukan pembocoran rahasia intelijen, baik sengaja maupun tidak diancam dengan hukuman pidana yang berat. "Seharusnya ancaman pidana hanya diberikan kepada mereka para personil intelijen, yang memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasian intelijen," kritik Andreas. Atas keprihatinan itu, selanjutnya LBH Pers Surabaya menyerukan kepada seluruh jurnalis, organisasi masyarakat sipil dan individu demokratik untuk terus menerus memperkuat konsolidasi agar kebebasan sipil, termasuk kemerdekaan pers, tetap terjaga.
Penulis: Rudy Hartono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved