Kanal

Apersi Targetkan Satu Pengembang Bangun 100 Unit Rumah MBR

Pelantikan pengurus dan anggota Perkumpulan Apersi DPD Jatim yang digelar di Surabaya, Rabu (4/4/3018 - surabaya.tribunnews.com/sri handi lestari

SURYA.co.id | SURABAYA - Perkumpulan Asosiasi Pengembang Perumahan Indonesia (Apersi) DPD Jawa Timur tahun ini mentargetkan anggotanya untuk membangun lebih banyak rumah sederhana untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Per anggota yang menjadi pengembang, ditargetkan bisa membangun 100 rumah di tahun ini.

"Target kami dengan kepengurusan baru Perkumpulan Apersi DPD Jatim yang dilantik hari ini, per anggota pengembangan bisa membangun 100 unit rumah MBR selama tahun 2018 ini," ungkap Mas Guruh Sapto Widodo, Ketua Perkumpulan Apersi Jatim, Rabu (4/4/2018).

Total untuk seluruh anggota di Jatim ditargetkan bisa mencapai 13.000 unit rumah MBR. Jumlah itu meningkat dibanding tahun 2017 lalu yang targetnya mencapai 10.000 unit. Sementara angka backlog atau kebutuhan rumah secara nasional mencapai 11 jutaan.

“Angka backlog secara nasional saat ini sudah mencapai 11 jutaan, tapi pembangunan rumah MBR ini tidak hanya dibebankan kepada Perkumpulan Apersi tetapi juga asosiasi lainnya," lanjut Mas Guruh.

Saat ini pengembang dalam membangun rumah MBR memang cukup sulit karena batasan harga maksimal Rp 130 juta per unit, dari pemerintah hanya menghasilkan margin yang kecil.

Walau begitu, tahun ini Perkumpulan Apersi Jatim punya 5 program yang akan dikejar. Di antaranya adalah membangun sinkorinisasi dengan pemerintah daerah baik kota/kabupaten terutama menyangkut masalah perizinan, melakukan MoU dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk penyeragaman sertifikasi lahan terutama biaya pemecahan sertifikat yang diusulkan Rp 500.000, menjalin kerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) untuk pembiayaan, kerja sama dengan PLN untuk sambungan listrik dan PDAM untuk saluran air.

“Karena ini untuk rumah MBR, maka kami akan usulkan biaya pemecahan sertifikat itu Rp 500.000, karena umumnya biayanya sekitar Rp 900 ribu sampai 1 juta,” ungkap Guruh.

Khusus kerja sama dengan pemda, pihaknya akan meminta pemda-pemda secara seragam dan sederhana dalam membuat skema pengurusan izin bangunan agar target mengurangi backlog perumahan dapat segera tercapai.

Wakil Ketua Bidang Rumah Sejahtera, Tapak dan Rusun Perkumpulan Apersi Jatim, Lamiranto menambahkan meski memiliki tugas membangun rumah murah bagi MBR, pengembang saat ini juga mencari akal agar pengembang tidak merugi di tengah mahalnya harga lahan dan material.

“Jadi selain bangun rumah FLPP, kami juga bangun rumah komersial yang harganya sekitar Rp 300 jutaan. Namun, porsinya tidak banyak yakni 20 persen, yang 80 persen masih MBR," jelas Lamiranto.

Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Eben Haezer Panca

VIDEO Isak Tangis Kerabat Korban Pembunuhan Bekasi: Tunjukkan Pembunuhnya Tuhan

Berita Populer