Bupati Jember Copot 3 ASN Pejabat Fungsional Rumah Sakit Karena Salahgunakan Distribusi Obat
Bupati Jember, Faida mencopot jabatan fungsional yang melekat pada tiga orang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Jember.
Penulis: Sri Wahyunik | Editor: Eben Haezer Panca
SURYA.co.id | JEMBER - Bupati Jember, Faida mencopot jabatan fungsional yang melekat pada tiga orang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Jember.
Tiga orang ASN itu bekerja di sebuah rumah sakit milik Pemkab Jember.
Mereka dicopot dari jabatannya karena berdasarkan pemeriksaan inspektorat, terbukti menyalahgunakan tugasnya.
"Mereka menyalahgunaan distribusi obat. Mereka mendistribusikan obat tidak pada jalurnya, tidak sesuai SOP.
Ada kasir di luar kasir. Hari ini saya sudah menandatangani sanksi berat untuk mereka. Ada tiga orang.
Mereka dicopot dari kewenangannya di jabatan fungsional," terang Bupati Faida usai melantik 52 orang pejabat Jabatan Fungsional Tertentu di Pemkab Jember, Senin (1/7/2019).
• ASN Tulungagung Hamil di Luar Nikah & Serumah dengan RAS, Suaminya Laporkan Istri Sah Selingkuh
• Purwanto Asal Tulungagung Sudah Tiduri 50 Pria, Polda Jatim Ungkap Modusnya Jerat Para Korban
• Dewi Pratiwi Nyamar Jadi Jemaah Pengajian Laki-laki di Sleman, Polisi Terkejut Geledah Isi Tasnya
Faida menegaskan dirinya tidak bisa menoleransi ASN yang menyalahgunakan jabatan dan wewenang, juga tugas pokok dan fungsinya.
Dia mendapatkan laporan dari masyarakat terkait penjualan obat di luar jalur logistik itu.
Setelah mendapatkan laporan tersebut, dirinya meminta laporan itu ditindaklanjuti oleh pihak Inspektorat.
"Hasilnya hari ini ada sanksi berat untuk mereka. Mereka yang melakukan pasti tidak sendiri.
Kami melakukan pemeriksaan berdasarkan administrasi kepegawaian, jadi sanksinya juga berdasarkan sanksi untuk pegawai," tegas Faida.
Menurutnya, apa yang dilakukan oleh tiga orang ASN itu tidak patut dilakukan.
Masyarakat, imbuhnya, jengah dengan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat itu. Faida menegaskan apa yang dilakukan oleh ASN itu bukan kebijakan bupati.
"Karenanya masyarakat berani melapor, karena mereka tahu itu bukan kebijakan bupati namun ulah oknum," tegasnya.
Faida menambahkan, ketiga orang ASN itu menjadi contoh ASN yang memiliki ilmu, namun tidak menerapkan keilmuannya secara kompeten.