Pemilu 2019

Tanggapan Cawapres Sandiaga Uno terkait Kekalahannya di Jatim

Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno menanggapi santai kekalahan pihaknya berdasarkan rekapitulasi suara tingkat provinsi di Jawa Timur.

Tanggapan Cawapres Sandiaga Uno terkait Kekalahannya di Jatim
surya.co.id/bobby constantine koloway
Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno bersama Ketua Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi di Jawa Timur, Soepriyatno saat menghadiri acara buka bersama dengan BPP Jatim dan relawan di Surabaya, Rabu (15/5/2019). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno menanggapi santai kekalahan pihaknya berdasarkan rekapitulasi suara tingkat provinsi di Jawa Timur. Menanggapi hal itu,Sandiaga menyerahkan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan pemilu di Jatim kepada Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi di Jawa Timur.

"Biar teman-teman BPP (Jatim) yang menyampaikan," kata Sandiaga kepada jurnalis ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (15/5/2019).

Ia menyebut evaluasi menjadi tugas badan pemenangan, sementara ia bertugas untuk bekerja keras. Misalnya saat kampanye, ia rajin turun di Jatim. "Teman BPP yang menyampaikan, saya yang bagian bekerja keras," pungkas Sandiaga sambil tersenyum.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi di Jawa Timur, Soepriyatno menyebut beberapa indikasi kecurangan selama pelaksanaan pemilu. Hal ini yang membuat pihaknya kalah dalam prosentase perolehan suara untuk rekapitulasi suara tingkat provinsi lalu.

"Kami sampaikan, ada beberapa catatan," kata Soepriyatno ketika ditemui di sela acara buka bersama BPP Jatim, Rabu (15/5/2019).

Di antaranya persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mencapai tujuh juta suara. Temuan DPT ini menyangkut data yang invalid maupun data ganda.

"Masa ada usia penduduk dalam DPT yang berusia 400 tahun? Masa ada KK (Kartu Keluarga) isinya 100 orang? Ini yang kami minta untuk diperbaiki, namun tidak diperbaiki," kata Soepriyatno yang juga politisi Partai Gerindra ini.

Ketua DPD Gerindra Jatim ini lantas menyebut masalah kedua yakni terkait partisipasi masyarakat yang ia sebut mencurigakan. Ia menyebut ada peningkatan yang cukup tajam terkait keikutsertaan masyarakat di pemilu dibandingkan pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur 2018 silam.

"Di Pilgub Jatim 2018, partisipasi masyarakat baru sekitar 20 juta. Masa sekarang pilpres mencapai 25,5 juta? Artinya nambah lima setengah juta dalam kurun waktu kurang dari setahun. Masuk akal, tidak?," sindir Soepriyatno.

Catatan ketiga, tak adanya daftar hadir (C7) dan form pindah pilih (A5) yang ia minta dari KPU. Padahal, pihaknya telah mengajukan permintaan form C7 secara resmi melalui form keberatan (DA2, DB2, hingga DC2).

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved