Komentar Mendagri Soal Kemungkinan Penerapan E-Voting Saat  Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo angkat bicara soal kemungkinan digelarnya pemilu elektronik atau E-Voting dalam Pemilu 2024 mendatang.

Komentar Mendagri Soal Kemungkinan Penerapan E-Voting Saat  Pemilu 2024
surya.co.id/fatimatuz zahroh
Mendagri Tjahjo Kumolo saat Peringatan Hari Otonomi Daerah yang ke XXIII dipusatkan di Stadion Diponegoro Kabupaten Banyuwangi, Kamis, (25/4/2019). 

SURYA.co.id | BANYUWANGI - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa e-voting atau pemilihan dengan cara elektronik bisa saja diterapkan di Pemilu 2024 mendatang. Terutama jika ada evaluasi tentang mekanisme pelaksanaan Pemilu 2019 yang baru saja dilakukan. 

Hal itu ia sampaikan saat wawancara dengan media di Stadion Diponegoro, Kabupaten Banyuwangi, Kamis (25/4/2019).

Dikatakan Tjahjo Kumolo, opsi Pemilu 2024 menggunakan sistem e-voting masih terbuka sembari menunggu hasil evaluasi Pemilu 2019. 

"Semua kemungkinan terbuka (e-voting). Masukan KPU, Bawaslu, apa yang menjadi hak pemerintah, DPR punya kewajiban apa, kami akan duduk bersama apa yang butuh disempurnakan," kata Tjahjo Kumolo.

Menurut Tjahjo Kumolo, Undang-Undang Pemilu sudah ada, putusan MK juga ada terkait aturan Pemilu, maka mana yang protapnya belum maksimal akan dievaluasi demi perbaikan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

"Tapi ini akan dibahas setelah Pilpres dan Pileg selesai tuntas," tegas Tjahjo Kumolo yang juga politisi PDIP ini.

Lalu, saat ditanya apakah e-voting siap dilakukan untuk Indonesia lima tahun mendatang, Tjahjo Kumolo menjawab bahwa hal itu tergantung permbahasan dan perkembangan yang ada dari rapat evaluasi yang mendudukkan pihak strategis Pemilu.

"Nanti selesai Pemilu kan ada evaluasi. Dengan anggota DPR yang baru, Sesneg, KPU, Bawaslu, partai politik. Yang penting bagaimana Pemilu bisa berjalan demokratis," tegasnya.

Namun yang menjadi poin evaluasi saat ini menurut Tjahjo Kumolo adalah seperti waktu kampanye yang terlalu panjang juga harus menjadi bahan ertimbangan evaluasi. Selain itu juga masalah kertas suara yang terlalu banyak sehingga semakin memperumit. 

"Seawal mungkin di tahun depan bisa dibahas. Sehingga persiapan untuk Pemilu 2024 bisa dilakukan dengan baik," tegasnya.

Mendagri Sebut Banyuwangi Sebagai Contoh Sukses Pelaksanaan Otoda

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved