Berita Banyuwangi

Mendagri Pastikan Petugas Pemilu 2019 yang Meninggal akan Dapat Santunan dari Negara

Tjahjo mengungkapkan saat ini Kemenkeu sedang membahas untuk pemberian santunan pada keluarga korban.

Mendagri Pastikan Petugas Pemilu 2019 yang Meninggal akan Dapat Santunan dari Negara
surya/david yohanes
Ilustrasi - Karangan bunga ucapan duka cita atas meninggalnya Mahardika Agustina, anggota KPPS KPU Tulungagung. 

SURYA.co.id | BANYUWANGI - Jumlah petugas Pemilu 2019 di Jawa Timur yang meninggal dalam menjalankan tugas masih terus bertambah. Pemerintah memastikan bahwa para petugas yang meninggal dalam menjalankan tugas bakal mendapatkan santunan dari negara.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam wawancara usai kegiatan Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXIII yang diselenggarakan di Stadion Diponegoro, Kabupaten Banyuwangi, Kamis (25/4/2019).

"Saya atas nama pemerintah menyampaikan bela sungkawa dan duka cita, dan bahwa di pemilu ini ternyata secara fisik dan secara mental petugas KPPS kita di bawah tidak siap, yang biasanya kerja delapan hingga sepuluh jam sekarang kerjanya sampai 24 jam," kata Tjahjo Kumolo.

Tjahjo mengungkapkan saat ini Kemenkeu sedang membahas untuk pemberian santunan pada keluarga korban.

"Sudah disetujui, untuk memberikan santunan. Jangan dilihat jumlahmya. Tapi ini penghargaan pemerintah untuk menghargai teman-teman KPPS termasuk Polri, TNI yang gugur laksanakan tugas dengan ikhlas untuk suksesnya Pemilu 2019 ini," tegas Tjahjo Kumolo.

Di sisi lain, ia juga menyindir sejumlah pihak yang masih menyebut hasil pemilu hoaks, menyebar fitnah, dan ujaran kebencian lainnya.

"Pemilu ini terbesar di dunia, terumit di dunia. Tapi berjalan sukses dan aman di hari H, tidak ada apa-apa., bahkan tingkat partisipasinya lebih dari 80 persen," katanya.

Soal ada yang diulang, seperti pemungutan suara ulang, menurut Tjahjo Kumolo itu adalah bagian dari dinamika.

Menurut Tjahjo, itu harus diamankan sebab yang harus disadari adalah pemilu Indonesia digelar di 81 ribu TPS.

"Mari kita ikuti aturan konsitusional. KPU Bawaslu bukan di bawah pemerintah, dia mandiri. Maka bagi seluruh peserta Pileg dan Pilres harus ikuti mekanisme konstitusional kalau ada yang tidak puas. Mari kita laksanakan aturan yang sudah disusun KPU," pungkas Tjahjo Kumolo.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved