BPP Prabowo-Sandi di Jatim Instruksikan Saksi Tolak Tandatangan Hasil Rekap Kecamatan

BPP Prabowo-Sandi di Jawa Timur menginstruksikan jajaran saksi untuk menolak menandatangani hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan

BPP Prabowo-Sandi di Jatim Instruksikan Saksi Tolak Tandatangan Hasil Rekap Kecamatan
ist
Penampakan Surat instruksi dari Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi di Jawa Timur yang menginstruksikan jajaran saksi untuk menolak menandatangani hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi di Jawa Timur menginstruksikan jajaran saksi untuk menolak menandatangani hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

Alasannya, BPP Jatim menyebut adanya potensi kecurangan oleh pelaksana pemilu selama proses perhitungan.

Instruksi ini pun disampaikan Soepriyatno sebagai Ketua DPD Gerindra Jatim yang juga Ketua BPP Prabowo-Sandi di Jawa Timur melalui sebuah surat tertanggal 22 April 2019.

Surat ini ditujukan kepada seluruh DPC Partai Gerindra yang tersebar di 38 Kabupaten/Kota di Jatim

"Diinstruksikan kepada seluruh saksi kecamatan untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat kecamatan dan membuat catatan keberatan atas hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden," begitu petikan surat yang ditandatangani Soepri dan Anwar Sadad, Sekretaris DPD Gerindra Jatim ini.

Dikonfirmasi terkait surat tersebut, Soepri membenarkan surat ini.

"Kami banyak menemukan kecurangan yang luar biasa masifnya," kata Soepriyatno kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (24/4/2019).

Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden 2019 Sementara Jokowi vs Prabowo Hari ini, Data Sudah 29.2 Persen

Terungkap Alasan Sebenarnya Habib Rizieq Kecewa pada Prabowo, Video Pengakuannya Viral

BPP Jatim Tolak Tandatangan Rekap Suara di Kecamatan, Ini Tanggapan KPU Jatim

Menurutnya, kecurangan tersebut terjadi sejak di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mulai dari banyak manipulasi di C1, hingga potensi pelanggaran lainnya.

"Kami melihat pelanggaran itu terjadi sistematis, terstruktur, dan masif," ujarnya.

Anggota DPR RI ini menerangkan bahwa kecurangan ini menimbulkan potensi perubahan angka, pegeseran selisih, hingga penggelembungan suara.

Halaman
123
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved